JAKARTA-Pemotongan anggaran (APBN) yang dilakukan Menkeu RI Sri Mulyani itu sebagai bukti pemerintah tak mampu mengelola negara. Apalagi pemotongan itu sampai Rp133,3 triliun. Itu menunjukkan pemerintah tidak kompeten lagi. “APBN itu baru disahkan seminggu yang lalu, langsung dipotong. Dimana pemotongan anggaran itu implikasinya sangat besar terhadap perekonomian rakyat,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam dialektika demokrasi “Pajak dan APBN 2016” bersama Ketua DPD RI Irman Gusman di Jakarta, Kamis (11/8/2016).
Menurut Waketum Partai Gerindra, pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,1 %, malah membuat negara menjadi defisit negara Rp 236 triliun. “Tax amnesty yang diharapkan sebesar Rp165 triliun, ternyata baru masuk Rp 300 miliar. Jadi, negara ini nafsu besar, tapi tenaganya kurang. Kemudian hanya mengandalkan utang luar negeri. Ini kalau dibiarkan berbahaya,” ujarnya.
Seharusnya kata Fadli, pemerintah melakukan evaluasi terhadap program kerjanya. Misalnya pembangunan infrastruktur itu untuk siapa dan mana yang harus dibangun. Demikian juga kereta api cepat. Kalau tak ada uang, tidak usah dibangun. Sehingga uang itu bisa dialihkan untuk pembangunan sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, yang makin sulit saat ini.
Bahwa postur perubahan APBN itu harus berorientasi pada politik anggaran ekonomi rakyat seperti pertanian, UKM, dan sebagainya. Tapi, yang ada sebaliknya, pemerintah justru memback up ekonomi besar. Terutama kepemilikan dan penguasaan lahan. Untuk itu kata Fadli, DPR meminta pemerintah tidak memotong anggaran dana desa dan dana transfer daerah.
Sementara itu, Ketua DPD RI Irman Gusman menegaskan kembalinya Sri Mulyani otomatis merupakan koreksi terhadap pemerintah dalam menyusun APBN selama ini (self correction). “APBN itu potret kredibilitas negara seharusnya perubahan itu dari awal, dan untuk mendorong pertumbuhan (stimulus) ekonomi rakyat, sesuai kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.
Hanya saja kata Irman, APBN itu bukan sebagai sumber dana untuk pembangunan. Sebab, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu harus didorong dengan industrialisasi dan investasi. Harus ada kreatifitas dan inovasi untuk meningkatkan pembangunan. “Jadi, utang tidak masalah sepanjang dimanfaatkan sector yang produktif,” tambahnya.
Karena itu Irman berharap dalam penyusunan APBN ke depan, pemerintah harus melibatkan DPR dan DPD RI. Bahwa sudah saatnya kita tidak tergantung kepada APBN dan APBD. Selama ini pengelolaan APBN masih secara tradisional. Padahal, dana transfer darah Rp 62 triliun dan dana desa Rp 46 triliun bisa mendorong pergerakan ekonomi rakyat jika dikelola dengan baik dan transparan.
“Mengelola APBN itu sama dengan kelola rumah tangga, yang anggarannya bisa turun dan juga bisa naik. Untuk itu, APBN itu harus lebih proporsional. Saya tak percaya pertumbuhan ekonomi dengan angka-angka, tapi yang penting berkualitas. Khususnya untuk reformasi pertanian, manufaktur, UKM, dan pertahanan ekonomi itu ada di dalam negeri. Maka, 250 juta penduduk ini harus dijaga sebagai pasar yang baik,” kata Irman.
Irman sepakat dengan Fadli Zon, bahwa pembangunan infrastruktur itu juga harus realistis, yaitu yang mendorong ekonomi dan pendidikan di pedesaan. Kebijakan pemerintah pusat juga harus sesuai dengan daerah masing-masing. Baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan khususnya di luar Jawa. Karena itu kita harus menciptakan – gerakkan sejuta entrepeneur-pengusaha di daerah agar tidak berpihak pada kapitalis,” pungkasnya.
