Penambahan Dana Siap Pakai Harus Disetujui

Pajak
Anggota DPR RI yang juga Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta menyetujui penambahan dana siap pakai (DSP/on-call) untuk penanggulangan bencana hingga akhir 2013.

Pasalnya, ancaman bencana alam dan besaran dampaknya terhadap masyarakat tidak bisa diprediksi.

“Penting untuk adanya persetujuan dana on-call, karena ancaman bencana alam bisa datang kapan saja. Bahkan, terakhir ini bencana banjir di Kabupaten Sampang, Madura yang tidak terprediksi, sudah menyebabkan meninggalnya warga tidak kurang dari tiga orang,” pinta anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah saat Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (9/4).

Beberapa waktu lalu, Kementrian Keuangan akan mengajukan permintaan tambahan anggaran yang akan dialokasikan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baca :  DPR Siap Bahas RUU Redenominasi Rupiah

Menkeu mengusulkan penggunaan dana penanggulangan pasca bencana 2013 kepada Banggar DPR. Agus Marto menegaskan, Kepala BNPB mengajukan permohonan tambahan dana on-call untuk kebutuhan sampai akhir 2013 sebesar Rp1 triliun.

Pada awal tahun ini juga, lanjut dia, Menteri Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan dana untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke KBT, prasarana drainase dan pengadaan peralatan tanggap darurat sebesar Rp646,7 miliar.

“Untuk kebutuhan tambahan dana on-call dan penanganan banjir di DKI Jakarta dimintakan persetujuan penggunaan dana sebesar Rp1,645 triliun,” kata Agus Marto.

Agus merincikan, pagu dana penanggulangan bencana 2013 sebesar Rp4 triliun dan permohonan izin ke DPR sebesar 1,645 triliun.

“Kegiatan penanganan banjir DKI Jakarta sebesar Rp645 miliar untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke KBT sebesar Rp184 miliar, normalisasi Kali Ciliwung Rp257 miliar, sarana drainase Rp90 miliar dan peralatan tanggap darurat senilai Rp114 miliar,” paparnya.

Baca :  Said Abdullah: Kontes Sapek Sonok Harus Go Internasional

Menurut Said, persetujuan dana on-call tersebut juga diperlukan untuk penanganan banjir di DKI Jakarta dan seluruh wilayah lainnya di Indonesia.

“Perlu juga tentu, adanya dana untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT),” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.