Pengaruh Tekanan Dollar AS

Wednesday 20 Mar 2013, 8 : 47 pm
by

JAKARTA-Nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis (21/3) diperkirakan kembali melemah dipengaruhi tingginya tekanan dollar Amerika Serikat (AS)  eksternal yang tercermin dari depresiasi euro atas dollar sehingga USD Index menguat. “Rupiah diperdangkan di kisaran 9.700-9.750 per dollar AS,” ujar Kepala Divisi Treasury BNI, Nurul Eti Nurbaeti di Jakarta, Rabu (20/3).
Menurut dia, pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Terutama, faktor euro, dimana dollar AS memang terus menguat seiring aksi pelaku pasar yang memilih menunggu hasil FOMC Meeting The Fed yang akan berakhir dini  hari nanti. “Pergerakan rupiah  akan lebih dipengaruhi oleh kondisi ekternal pasca FOMC Meeting,” jelas dia.
Selain itu ujar dia, nilai tukar rupiah masih berada di area negatif seiring dengan sikap pelaku pasar yang menolak rencana skema dana talangan yang diinginkan oleh otoritas Euro yakni pemberlakuan pungutan pajak bagi deposan. Hal itu  membuat pasar khawatir Siprus akan terancam ‘default’ dan kejatuhan sektor perbankannya. “Jadi sentimen negatif eksternal lebih dominan mempengaruhi rupiah,” kata dia.
Sedangkan dari dalam negeri jelas dia, keputusan  pemerintah Indonesia tidak menaikkan harga BBM dapat membuat kesehatan fiskal terancam dan berlanjutnya defisit pada transaksi berjalan yang memberatkan nilai tukar rupiah.
Namun demikian, aliran dana masuk melalui bursa diharapkan mampu mengurangi pelemahan rupiah  di tengah kesiapan Bank Indonesia (BI) masuk ke pasar valas dalam negeri. “BI bersiaga mengurangi pelemahan rupiah dengan menambah pasokan dollar AS  di dalam negeri hingga rupiah tetap bergerak pada kisaran yang terbatas” pungkas dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Kemajuan INKA Tak Mampu Ciptakan Lapangan Kerja

JAKARTA-Pemerintah mengungkapkan keprihatinannya lantaran kemajuan industri perkeretaapian (PT INKA) tidak

BI dan BPS Tingkatkan Kerjasama di Bidang Statistik

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat untuk