JAKARTA–Kalangan DPR mendorong keseriusan pemerintah dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk membangun kedaulatan energi. Salah satunya dengan memperbesar dana pengembangan sektor tersebut.
“Harus ada strategi tersendiri dalam pengembangan EBT. Karen memang problemnya dari segi pembiayaan, termasuk bagaimana skema alih teknologi dari fosil ke EBT,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung disela-sela rapat kerja (Raker) dengan PT Dirgantaran Indonesia (DI), PT. PAL (Persero), PT. Pindad (Persero), PT Industri Nuklir Indonesia, PT LEN (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Dahana (Persero), PT Barata Indonesia (Persero) dan PT Inka (Persero)
di Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Namun Martin mengapresiasi PT Len Industri yang sudah mengembangkan EBT. Bahkan dari segi kemampuan dan kapasitas terlihat sudah ada. “Jadi sekarang ini, mau tidak mau harus ada afirmatif action, artinya kita harus punya perhatian terhadap pengembangan EBT ini, misalnya perlu ada fasilitas-fasilitas kepada pelaku pengembangan industri EBT,” tambahnya.
Diakui anggota Fraksi Nasdem, memang perlu regulasi khusus untuk pengembangan EBT. Bahkan perlu dibuat Kementerian yang fokus untuk mengembangkan EBT. Apalagi EBT sudah menjadi perhatian dunia. “Kita sendiri punya banyak sumber EBT yang melimpah, seperti sinar matahari yang cukup sepanjang zaman, angin dan laut. Kalau mau mencapai kedaulatan dan kemandiran energi, maka mengembankan EBT perlu strategi khusus,” terangnya.
Didesak soal kemungkinan pemberian PNM untuk BUMN yang serius mengembangkan EBT, Martin mengungkap bahwa hal itu tentu harus didalami satu persatu. Pasalnya, kalau PNM hanya sekedar untuk menambah aset, tentu tak berdampak apa-apa untuk EBT. “Misalnya, beli tanah..ya untuk apa..?Tapi kalau untuk pengembangan strategis bisnis ke depan, apalagi bisa menghasilkan ke untungan, tentu kita patut pertimbang,” jelas dia lagi.
Oleh karena itu, kata alumnus FEUI, DPR tentu harus tahu terlebih dahulu, berapa besar dana pengembangan EBT tersebut. Karena harus diteliti dan dilihat soal prioritas-prioritas pengembangannya. “Mengembangkan EBT itu perlu konsensus bersama, karena postur APBN juga harus diperbaiki dulu, supaya bisa menatap EBT, karena memang butuh biaya yang tidak sedikit,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif saat menyampaikan program kerja lima tahun kepada Komisi VII DPR RI di Jakarta baru-baru ini mengaku penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) diharapkan mencapai 13,4 persen dalam bauran energi nasional pada 2020. “Prioritas nasional utama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas,” ungkapnya.
Pada 2021 EBT dalam bauran energi diharapkan mencapai 14,5 persen, pada 2022 mencapai 15,7 persen dan 2023 mencapai 17,9 persen. Sedangkan pada 2024 porsi EBT akan mencapai 19,5 persen.
Lebih jauh Arifin berharap berharap pada tahun ini, beberapa pembangkit listrik berbasis EBT baru akan beroperasi. “Kami menargetkan kapasitas pembangkit EBT pada tahun ini juga bisa bertambah menjadi 700 megawatt,” ujar Menteri.
Kementerian ESDM merancang penambahan tersebut di tahun ini bertambah 700 MW menjadi 10.843 MW.
Selanjutnya kapasitas pembangkit listrik energi hijau tersebut akan naik 1.000 MW menjadi 11.843 MW pada 2021, lalu menjadi 13.743 MW pada 2022, 15.543 MW pada 2023, dan mencapai 19.243 MW pada 2024.
Menurut Arifin, penggunaan EBT tak hanya untuk pembangkit listrik, namun juga sebagai pengganti bahan bakar minyak fosil.
Pada 2020 ini porsi biofuel bisa menjadi 10 juta kilo liter (kL) dan diharapkan meningkat secara berkala, yakni 10,2 juta kL pada 2021, 14,2 juta KL pada 2022, 14,6 juta kL pada 2023 dan 17,4 juta kL pada 2024. ***
