Pengembangan Mobil Listrik Terbentur Aturan

Thursday 19 Sep 2013, 9 : 31 pm

JAKARTA-Pengembangan mobil listrik mau tak mau harus dikembangkan. Tidak ada jalan lain untuk menghemat BBM. Setidaknya bisa meniru Amerika Serikat yang sudah lebih dulu mengembangkan mobil listrik ini.  “Kita bisa. Sekarang belum ada aturan mobil listrik. Mobil listrik harus dikembangkan. Ini bisa kurangi konsumsi BBM, impor rendah, rupiah kuat,” kata Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung di Jakarta, Kamis, (19/9).

Menurut pemilik Bank Mega ini, mobil listrik di AS sudah jauh berkembang. “Amerika temukan mobil listrik yang mampu sekali charge bisa jalan 320 km. Ini penemuan luar biasa,” ujarnya.

Masalahnya, kata  CT-sapaan akrabnya, peneliti Indonesia ditantang untuk bisa menciptakan mobil listrik yang sama kualitasnya dengan AS. “Kalau ini bisa dibuat 10 tahun ke depan. Mobil-mobil listrik beredar di jalan. Ini bisa bebas subsidi BBM,” tegasnya

Menurut pria yang akrab disapa CT ini, anggaran subsidi BBM lebih tepat dialihkan ke pengembangan dan produksi mobil listrik nasional. CT mengakui, Indonesia sanggup mengembangkan dan memproduksi mobil jenis listrik sendiri. “Kita bisa. Sekarang belum ada aturan mobil listrik. Mobil listrik harus dikembangkan. Ini bisa kurangi konsumsi BBM, impor rendah, rupiah kuat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, CT juga menanggapi soal aturan mobil murah yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah. Mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) ini, dinilai CT seperti 2 sisi mata uang. “Ini ada 2 sisi. 1 sisi LCGC akan bertambah mobil di jalan. Tentu dengan bertambah mobil, akan bertambah konsumsi BBM. Tapi konsumsi BBM-nya jauh lebih kecil dibandingkan konsumsi BBM biasa,” paparnya.

Di satu sisi, lanjutnya,  jumlah kendaraan di jalanan ibu kota semakin banyak, namun di sisi lain sanggup mengurangi konsumsi BBM karena desain mesin yang irit bahan bakar. “Kalau LCGC bisa menggantikan mobil yang boros akan terjadi pengurangan konsumsi BBM tapi kalau justru menambah konsumsi BBM, ini menambah subsidi,” pungkasnya. **can

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

FAMPI : KPK Harus Tuntaskan Kasus Pajak BCA

JAKARTA-Penanganan kasus pajak PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA)

OJK Gandeng PBNU Kembangkan LKM Syariah

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepakat