JAKARTA-Rencana pemulangan WNI eks kombatan ISIS ke Indonesia, terus menjadi pro dan kontra.
Persoalan ini menjadi perhatian serius Anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen.
Dalam sosialisasi empat pilar MPR di Resto Ce-Es, Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/2), Gus Nabil, begitu diakrab disapa, kembali mengingatkan pentingnya kajian mendalam terkait pemulangan WNI eks kombatan ISIS tersebut.
Acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini dihadiri oleh 250 orang dari unsur Muslimat NU, Lanabge Jagad, elemen ormas, dan perwakilan pemuda Se Solo Raya.
“Lepas dari pro dan kontra, saya perlu mengingatkan kembali jangan gegabah dan perlu kajian mendalam ” katanya.
Menurut anggota Komisi IX DPR ini, saat ini ada sekitar 600 WNI eks kombatan ISIS yang masih terkatung-katung di luar negeri.
Setelah ISIS tumbang, lanjutnya, nasib kombatan yang memperjuangkan ISIS juga mengalami ketidakjelasan.
Di antara itu, ada sekitar 600 WNI yang pernah pergi ke Syiria dan Iraq untuk bergabung dengan ISIS.
Gus Nabil mengatakan kajian mendalam itu penting dilakukan untuk mengkaji sejumlah hal seperti kadar radikalisme, latar belakang politik dan ideologi eks kombatan tersebut.
“Tak itu saja, sosio-politiknya harus dikaji. Tentu saja, ada perbedaan perlakuan terhadap anak-anak dan perempun. Intinya, kita harus tahu bagaimana indeks radikalismenya,” ujar Gus Nabil
Untuk mengkaji hal tersebut, Gus Nabil menegaskan perlu adanya koordinasi lebih jauh antara Kementrian Luar Negeri, Kemenkumham, Kementrian Agama dan institusi terkait untuk mengambil langkah preventif.
“Juga, kita perlu koordinasi dengan lembaga-lembaga internasional yang mengurus masalah ini, terutama terkait dengan hukum internasional dan bantuan kemanusiaan untuk mereka,” tandasnya.
Pasalnya, sejumlah negara seperti Inggris misalnya sudah menolak warga negera mereka yang bergabung dengan ISIS. Negara Inggris sampai sekarang mencabut pasport warga negara mereka yang bergabung ISIS.
“Untuk Indonesia, kita harus kaji mendalam lagi, bagaimana solusi-solusinya,” kata Gus Nabil lagi.
Untuk itu, menurut Ketua Umum PSNU Pagar Nusa ini, harus ada prioritas terhadap masalah krusial ini. Secara teknis, ini termasuk problem internasional yang memerlukan pendekatan internasional.
‘Prioritasnya adalah: kita tidak mengorbankan kedamaian rakyat banyak, hanya untuk kelompok sedikit yang telah mencederai komitmen terhadap NKRI. Membela ISIS, apalagi lalu membakar pasport, itu mengkhianati negara dan selayaknya harus ada sanksi,” tegasnya.
