Penyelesaian Jiwasraya, Panja: Pemerintah-DPR Jamin Dana Nasabah

Anggota Panja Jiwasraya, Mukhtarudin

JAKARTA-Pemerintah dan DPR RI menjamin sepenuhnya dana nasabah Asuransi Jiwasraya. Sehingga nasabah tak perlu cemas dengan keberadaan dananya, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum.

“Dari berbagai opsi yang dibuat pemerintah, Panja Jiwasraya mengapresiasi dan optimis bahwa opsi-opsi itu bisa jadi solusi terbaik untuk Jiwasraya,” kata Anggota Panja Jiwasraya, Mukhtarudin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Lebih jauh kata Mukhtarudin, DPR memahami dari berbagai opsi yang dibuat pemerintah dalam menangani kasus Jiwasraya, bahkan skema-skema yang ditawarkan cukup logis.

“Dalam rapat panja (tertutup) kemarin Pak Menteri Erick memaparkan sejumlah opsi strategis untuk menangani kasus Jiwasraya ini,” tuturnya.

Artinya, sambung anggota Komisi VI DPR, pemerintah memastikan bahwa kerugian yang dialami nasabah Jiwasraya akan secepatnya diselesaikan. Dalam hal ini, pemerintah terlihat sangat serius dalam upayanya menyelesaikan persoalan. 

Baca :  Skandal Jiwasraya, Gagalnya OJK

“Sejauh ini kita (Panja) melihat pemerintah punya komitmen dan keseriusan yang kuat untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya,” tambahnya.

Menurut Ketua Bidang DPP Partai Golkar, kehadiran negara atau pemerintah melalui Meneg BUMN dalam rapat Panja Jiwasraya itu juga sebagai wujud dan bukti bahwa negara hadir disaat kondisi Jiwasraya seperti itu.

Namun begitu, Mukhtarudin enggan membeberkan skema atau opsi seperti apa yang akan diambil pemerintah guna menyelesaikan kasus Jiwasraya. 

“Sudah menjadi kesepakatan rapat panja (tertutup) kemarin itu bahwa opsi-opsi itu untuk sementara tidak bisa di publish dulu. Panja dan pemerintah sepakati soal itu. Jadi tunggu sajalah opsi itu pada saatnya nanti akan di publish juga jika timingnya sudah tepat,” katanya.

Baca :  Dorong Hilirisasi, Produksi Industri Olahan Karet Alam Terus Dijenjot

Ditegaskannya, pemerintah dan DPR memiliki concern yang sama dimana upaya penyelesaian untuk nasabah akan menjadi fokus bersama. 

“Prioritas kami (DPR dan pemerintah) tentu saja bagaimana menyelesaikan kerugian yang dialami 17.000 nasabah yang terdampak skema bisnis JS Saving Plan itu. Ini akan jadi concern dan prioritas kami. Sekali lagi intinya negara (pemerintah dan DPR) hadir dan bertanggung jawab penuh, tidak perlu khawatir,” pungkasnya. ***