Meski demikian,Agus mengaku tidak bisa memungkiri adanya indikasi oknum yang ingin mengintervensi Polri.
“Kami berharap sebagai masyarakat, Polisi dapat memberantas mafia tanah serta menegakkan hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku,” tegas Agus.
Sebelumnya, kuasa Hukum PT Cempaka Maharani Indah Realty pada Mei lalu melaporkan oknum mengatasnamakan Jomari Flobamora kepada Sekretariat Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’aruf Amin pada 9 Mei 2019.
Direktorat Relawan TKN Joko Widodo-Ma’aruf Amin, K.H Maman Imanulhaq bersikap tegas dengan mengeluarkan surat bernomor 58/S-K/Dis-R/V/2019 tanggal 31 Mei yang intinya melarang seluruh relawan yang bersifat anarkis dan atau premanisme untuk menguasai tanah-tanah pihak lain atau dalam bentuk apapun.
Namun Ketua Umum Jo’mari Flobamora, Mikael Umbu Zasa dalam sanggahan beberapa waktu lalu mengatakan Relawan Jomari Flobamora–NTT terdaftar secara resmi dan sah dengan Surat Keputusan No. SKT049/TKN/DRL-JKW- MA/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018.
Bahkan relawan ini mendapat Certificate Of Appreciation dari TKN Jokowi-Ma’ruf sebagai organisasi kemasyarakatan diaspora NTT yang ada di 22 kab/kota se NTT sebagai bagian dari pendukung utama capres 01.
“Relawan Jo’mari tidak pernah mengkaitkan keberadaan sekretariat pusatnya di lahan tersebut. Tidak ada catatan kepolisian apa pun terkait kegiatan Relawan Jomari di atas lahan tersebut ataupun memanfaatkan nama Relawan Jomari untuk kepentingan penguasaan terhadap lahan,” tuturnya.
“Urusan lahan garapan adalah masalah tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan dukungan kami kepada capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin,” pungkasnya.
