People Power Keniscayaan dan Tidak Ada Payung Hukumnya

Friday 10 May 2019, 3 : 12 pm
by
C. Suhadi SH MH

Oleh: C. Suhadi, SH, MH

Belum juga diumumkan hasil hitung Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres, Sandiaga Uno sudah kebakaran jenggot. Yang paling parah kekecewaan kubu 02 itu bukan dalam bentuk langkah hukum, seperti melaporkan kecurangan ke Bawaslu atau panwas didaerah tapi terus menerus KPU Curang, pemilu curang 01 curang, pemerintah diam.

Teriakan teriakan curang yang terus digaungkan dengan tanpa menyampaikan data kecurangannya ke lembaga terkait, bisa jadi benar benar bentuk ke panikan kubu 02 saja bahwa bakal kalah, bakal tidak jadi Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian domein Pemilu dibelokan arah yang tidak rasional. Menekan KPU, Bawaslu dan Pemerintah agar pemilu kali ini menentukan arah pemenangnya adalah 02, tanpa perlu melihat atau menunggu hasil hitung KPU secara Nasional, dan tanpa dasar hukum, dungu namnya. Dan apabila tidak mau, maka akan ada people power, karena rakyat akan marah. Rakyat yang mana yang tidak akan terima hasil pemilu yang sudah jurdil ini, kecuali barangkali rakyat yang di kumpulin ES waktu orasi tentang akan adanya people power, dan berujung pelapor oleh wanita Pemberani Dewi T.

Dibanyak negara yang mengadakan gerakan PW seperti Kuba, Uganda, Haiti, Rumania, Mesir, Filipina dan Indonesia 1998. Itu karena bukan soal pemilu akan tetapi lebih pada suatu keadaan negara yg tidak sudah tidak stabil, karena peminpinnya adalah kelompok diktator dan korup.

Seperti contoh, Mantan Presiden Mesir, Mantan Presiden Filipina dan Mantan Presiden Soeharto yang digulingkan dengan gerakan damai mahasiswa atau sekarang Kelompok ini tetap eksis dengan nama Gerakan 98 yang tetap mengawal pemerintahan.

Para Peminpin yang berujung kepada penggulingan, mereka adalah culas serta koruptif, dan akibat korupsi yang dilakukan oleh pemimpin korup mengakitkan ketimpangan ekonomi serta keamanan di tengah masyarakat, rata rata pemeritahan seperti ini sudah diambang kehancuran. Implikasinya menimbulkan kekacauan dari segi Ekonomi, politik dan keamanan. Karena tidak ada saluran yang tepat melawan sebuah penguasa yang korup, maka tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh* kecuali people power.

Dalam pemerintahan yang korup serta ditaktor telah terbangun TIRANI ( kekuasaan yang tunggal ), sehingga apart sipil, militer hanya bertumpu di satu tangan yaitu dengan si Penguasa. Tidak ada kekuasaan lain dari pada titah si penguasa, baik itu apart sipil, militer maupun apart lainnya.
Rakyat adalah bagian yang tertindas dan ditindas tanpa dapat melawan, karena aparat-aparat sipil dan militer hanya simbol kekuasaan belaka dan bahkan telah menjadi alat dari kekuasaan itu sendiri.

Kebencian, amarah serta rasa tidak nyaman serta tidak percaya itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat bersatu melawan pemerintah yang tirani dan kejam.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Cetak SDM Industri Otomotif Mahir Digital Lewat LeMMI 4.0

JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong laju kinerja industri otomotif karena

Jelang Paket Ekonomi Jilid III, IHSG Ditutup Naik 41,351 Poin

JAKARTA-Peningkatan harga saham 187 dari 399 emiten yang sahamnya ditransaksikan