JAKARTA-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, E Herman Khaeron meminta agar peran Perum Bulog diperluas kewenangannya. Bukan hanya menangani beras, kedelai, gula dan daging. Fungsi Bulog sekarang ini masih sangat terbatas, bahkan cenderung dikerdilkan, karena hanya menangani beras miskin (Raskin) sebanyak 2,7 juta/ setahun.
“Fungsi Bulog harus dikembalikan seperti sebelumnya menangani semua bahan pangan strategis bagi masyarakat, jangan seperti sekarang ini seperti pemadam kebakaran” katanya dalam diskusi “Stabilitas Harga Pangan”bersama Direktur Pengadaan Bulog Wahyu dan Kepala Bbadan Ketahanan Pangan Kementan RI Gardjita Budi M. Agr. ST di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (23/6/2016).
Lebih jauh Herman meminta agar penataan sistem pasar terutama bagi produk bahan pangan harus segera dilakukan oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), guna mengatasi gejolak harga, terutama pada bulan suci puasa dan hari lebaran.
Padahal, kata Khaeron, untuk mengatasi gejolak harga, dari cengkeraman Kartel dan permainan pedagang, pemerintah harus hadir. Tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, terutama pihak swasta yang dalam kegiatan operasionalnya, cenderung mencari keuntungan. “Selama negara tidak hadir dalam persoalan bahan pangan, termasuk mengatasi gejolak harga, sampai kapanpun masalah harga pangan strategis, tidak akan bisa teratasi” kata Khaeron.
Politisi Partai Demokrat mendesak pemerintah memastikan kemampuan produksi pangan setiap tahunnya. Sebab, tanpa ada kepastian, tentu tidak akan mungkin kebijakan yang ditempuh pemerintah mampu mengantisipasi gejolak harga di pasar. “Berapa sih jumlah produksi kita setiap tahun. Dan bagaimana pula cara kita untuk meningkatkan poduksi karena kebutuhan selalu meningkat,” ujarnya seraya mengakui koversi lahan pertanian hampir 100 hektar setiap tahun.
Herman juga mengharapkan agar pemerintah tidak memandang remeh proses distribusi sembako hingga ketangan masyarakat yang menjadi konsumen. Aspek distribusi sangat penting, karena negara kita terdiri dari ribuan pulau.
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu Widanto membenarkan, bahwa fungsi Bulog saat ini belum seperti yang diharapkan, baik oleh Presiden Joko Widodo maupun masyarakat luas. Dalam hal mengatasi gejolak harga pangan strategis, termasuk daging sapi pada saat puasa dan lebaran yang saat ini sedang hangat diperbincangkan, Bulog bisa bergerak hanya karena mendapat penugasan. Sebab, yang menjadi tugas Bulog hanyalah menangani tiga komodity, yakni beras, jagung dan kedele.
Wahyu mengemukakan, sesungguhnya Presiden Jokowi dalam beberapa rapat yang dihadiri Menteri terkait mengharapkan agar Bulog menangani 11 komodity pangan strategis.
“Saya pernah ikut rapat, dan Presiden Jokowi, meminta agar Bulog menangani 11 komodity pangan strategis, tetapi entah apa sebabnya akhirnya hanya untuk 3 komodity strategis “ kata Wahyu sembari meminta agar ke depan, Pemerintah dan DPR memperhatikan masalah ini, sehingga masalah gejolak harga bisa diatasi.
Lebih jauh Wahyu menambahkan stabilisasi harga sembako bisa diselesaikan dengan mengaktifkan fungsi persediaan. Dengan persediaan yang memadai, maka kekosongan pasokan tidak mungkin terjadi. Sebab, kekosongan pasokan di pasar merupakan celah bagi speklulan untuk mengambil keuntungan meski merugikan masyarakat. “Persediaan itu harus ada dan memadai. Baik beras, daging, dan yang lainnya kita harus punya persediaan. Kita harus punya tempat penyimpanan jika mau menampung semua produksi petani maupun masyarakat,” imbuhnya. ***
