JAKARTA-Pertarungan Pilpres 2019 diprediksi bakal dimenangkan oleh kandidat capres yang mampu berdebat mengangkat persoalan perempuan. Alasannya tingkat partisipasi perempuan cukup tinggi pada Pilkada. “Berdasarkan penelitian, tingkat partisipasi perempuan itu mencapai 75%. Laki-laki tingkat partisipasinya itu hanya 71%. Jadi kalau kita ambil tengahnya partisipasinya 73%,” kata Pengamat Politik CSIS, Arya Fernandes dalam diskusi dialektika demokrasi berthema “Menakar Efektivitas Debat Capres Dalam Meraih Suara” bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan anggota Fraksi PDIP, Eriko Sotarduga di Jakarta, Kamis (14/3/2019).
Jadi, kata Arya, faktor keterlibatan perempuan yang nanti akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Karena itulah, maka kandidat capres harus mengangkat isu perempuan. “Sayang nya, kita tidak mendengar kedua kandidat capres itu bicara isu perempuan,” tambahnya.
Padahal banyak sekali persoalan perempuan, lanjut Arya, misalnya soal akses perempuan terhadap kesehatan. Kemudian isu reproduksi, keselamatan, angka kelahiran bayi dan Ibu. “Tentu, kalau ada kandidat yang berdebat tentang isu perempuan, sudah pasti akan mendapatkan atensi perempuan,” paparnya.
Sementara itu, Eriko Sotarduga mengakui debat capres-cawapres ini tidak akan berpengaruh banyak pada rakyat. Terutama bagi mereka yang belum mempunyai pilihan atau swing voters. “Memang ada peningkatan 50,6 persen rakyat menyaksikan debat di TV, tapi tetap belum memenuhi keinginan rakyat,” terangnya.
Khusus untuk debat cawapres Minggu (17/3) nanti, Eriko yakin KH. Ma’ruf Amin akan membuat kejutan-kejutan. Selain sebagai ulama, beliau sudah berpengalaman di politik sejak DPRD, DPR/MPR RI, Rais Aam PBNU, Ketua Umum MUI Pusat dan lain-lain. “Ekonomi yang ditawarkan pun sangat menarik, yaitu ‘Arus Baru Ekonomi’ Indoensia,” paparnya.
Sedangkan Fahri Hamzah berharap debat cawapres besok itu seperti cerdas-cermat di sekolah. Di mana kedua kandidat bebas bertanya dan menjawab, sehingga akan berlangsung secara alamiah, natural dan intens.
Dengan begitu, maka KPU tak perlu repot-repot menentukan panelis untuk menyusun pertanyaan. Sehingga debat itu tak terkesan hanya seremonial. “Apalagi tak ada jaminan pertanyaan itu tidak bocor kepada kedua capres. Jadi, KPU jangan mereduksi hak-hak rakyat yang ingin tahu calon pemimpinnya,” pungkasnya. ***
