Perencana Keuangan Wajib Menegakan Kode Etik

Kamis 17 Apr 2014, 3 : 52 pm
by

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekanankan fungsi perencanaan keuangan dalam memberikan rekomendasi kepada klien wajib menjelaskan manfaat, biaya dan risiko terhadap produk dan layananan di sektor jasa keuangan. “OJK juga meminta kepada Perencana Keuangan wajib menginformasikan mengenai otoritas pengawas atas produk dan/atau layanan yang direkomendasikan,” tegas Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), Kusumaningtuti S. Soetiono  di Jakarta, Kamis (17/4).

OJK jelasnya mendorong perencana keuangan menegakkan kode etik dan melaksanakan tata kelola yang baik (good governance) termasuk melakukan analisa yang didukung riset memadai dalam merekomendasikan suatu produk dan/atau layanan kepada klien. Penjelasan kepada klien menjadi aspek penting dan harus dipastikan bahwa klien telah memahami dan menyetujui serta bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat. Perjanjian kedua belah pihak ini menjadi referensi utama jika dikemudian hari terjadi permasalahan/sengketa ataupun kegagalan dari keputusan yang telah disepakati antara perencana keuangan dan kliennya. “Tetapi OJK tetap melarang perencanaan keuangan untuk bertindak sebagai manajer investasi. Untuk bisa menjadi manajer investasi harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh peraturan OJK,” lanjut Tituk, nama panggilan dari ADK Bidang EPK OJK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BeritaMoneter.com. Mari bergabung di Channel Telegram "BeritaMoneter.com", caranya klik link https://t.me/beritamoneter, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca juga berita kami di:

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Avia Avian Raih Penghargaan Internasional Frost & Sullivan

JAKARTA – Manajemen PT Avia Avian Tbk (AVIA) mengumumkan ,
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani /Foto: Dok DPR

Puan: Alih Fungsi Lahan Berdampak Pada Krisis Pangan

JAKARTA-Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengungkapkan, ancaman krisis