JAKARTA-Pasca tertekannya rupiah, ada potensi ekonomi bakal terganggu.
Karena itu, saat ini, hal pokok yang mesti jadi perhatian pemerintah adalah kestabilan ekonomi.
“Terbukti, pemerintah untuk 2018 menurunkan proyeksi pertumbuhan dari 5,2%-5,4% menjadi 5,17%-5,4%,” kata anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/6/2018).
Lebih jauh mantan Wakil Komisi VI DPR menyarankan ada beberapa kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, antara lain :
Pertama, pada skala jangka pendek, Bank Indonesia (BI) bisa menaikkan suku bunga acuan setidaknya untuk memulihkan kepercayaan investor sehingga risiko capital outflow dapat diantisipasi, walaupun sifatnya hanya sementara waktu.
Terjadinya capital outflow akan cukup membawa dampak kepada instabilitas ekonomi.
Untuk diketahui, sejak awal 2018, modal asing yang keluar sudah mencapai Rp 8,6 triliun (year to date/ytd).
Berikutnya, pemerintah sebaiknya fokus menjaga daya beli masyarakat. Langkahnya adalah dengan menciptakan stabilitas harga, baik untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik maupun harga pangan.
Lebih-lebih menjelang lebaran.
Seharusnya dengan inflasi yg katanya relatif terkendali, kebijakan fiskal kita bisa lebih ekspansif, tidak boleh ada surplus keseimbangan primer yang katanya pada bulan april 2018 terjadi surplus Rp24.2T, karena belanja negara masih relatif kecil.
Kedua, pada skala menengah, pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mendorong investasi dan ekspor.
Kedua hal itu adalah mesin pertumbuhan utama.
Untuk investasi, pemerintah musti konsisten menjalankan efisiensi perizinan, termasuk persoalan lahan yang sering menjadi masalah utama investasi.
Sementara itu dalam rangka meningkatkan ekspor, ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu menjaga ketersediaan bahan baku dan barang modal serta stabilitas harga barang modal pada harga internasional yang kompetitif, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan ekspor jasa.
Pemerintah perlu memanfaatkan peluang dari penguatan ekonomi global dan stabilnya harga-harga komoditas.
Ketiga, pada skala jangka panjang, pemerintah musti mengobati masalah fundamentalnya dengan memperkuat kinerja ekonomi domestik.
Pada konteks itu, pemerintah musti mengobati masalah mendasar, yaitu ancaman _triple deficit.
Defisit Transaksi Berjalan (DTB) terjadi berturut-turut, diperkirakan pada tahun 2018 akan mencapai US$ 27,1 milyar atau 2,5 persen dari PDB dan pada tahun 2019 turun mencapai US$ 24,0 milyar atau 2,1 persen dari PDB.
Hal tersebut memberi konfimasi Indonesia semakin tergantung pada pinjaman valuta asing.
Cadangan Devisa yang relatif masih kecil dan itupun sebagian besar adalah akumulasi dari utang; serta sekitar US$ 50 milyar dari cadangan devisa adalah investasi portofolio yang dapat dengan cepat mengalir keluar.
Sebab itu pula, pemerintah perlu memperkuat fundamental perekonomian dan cadangan devisa melalui peningkatan ekspor non-migas dan devisa pariwisata. ***
