JAKARTA-Pemerintah harus berani melakukan perubahan fundamental pada kebijakan utang luar negeri agar anak cucu bangsa Indonesia tidak lagi terbebani utang di masa depan.
Sebab jika tidak ada keberanian maka pemerintahan akan dicatat dalam sejarah sebagai pemerintahan yang doyan utang dan mewariskan beban bagi generasi mendatang.
“Saya kira, perlu prinsip kehati-hatian (prudent) dalam utang luar negeri karena menjadi beban yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat,” ujar anggota Komisi XI DPR, Abdilla Fauzi Achmad di Jakarta, Jumat (15/3).
Menurut dia, utang akan menjadi masalah terbesar dalam ekonomi Indonesia dimasa mendatang. Dengan bertambahnya utang maka bertambah juga beban APBN.
Karena pembayaran bunga dan cicilan utang selama ini bersumber dari APBN.
“Utang luar negeri Indonesia akan tetap dibayarkan hingga beberapa ke depan. Sederhananya, utang yang ditandatangani sekarang ini, digunakan sekarang ini, dihabiskan tahun ini. Tetapi yang membayar kemudian adalah anak cucu kita semua,” jelas dia.
Kondisi ini ujar Fauzi sangat memprihatinkan kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang makin bergantung kepada asing.
Meski secara hukum, pemerintah diperbolehkan berutang dalam membiayai APBN, kebiasaan berutang harus diakhiri agar tidak keterusan keranjingan utang.
“Ada baiknya, pemerintah menyiasati dengan memangkas biaya anggaran dinas pejabat sebagai wujud efisiensi anggaran negara,” tegas dia.
Dia mengatakan komitmen memangkas utang luar negeri, bahkan bila perlu moratorium bayar utang sangat dibutuhkan bagi bangsa ini.
Hanya saja, kebijakan tersebut sangat bergantung kepada pemerintah.
“Apalagi, beberapa negara seperti Amerika Latin seperti Brazil, Bolivia dan Argentina yang berani melakukan moratorium utang untuk kehidupan negaranya, dan hasilnya ternyata rakyat di negara itu sekarang bisa hidup lebih baik,” tutur Fauzi.
Indonesia tegas Fauzi membutuhkan keberanian pemerintah seperti itu. Hal ini sekaligus sebagai pembuktian bahwa perekonomian masih bisa jalan tanpa harus dibebani utang. “Apalagi Indonesia kaya akan sumberdaya alamnya,” tutur dia.
Pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng mengatakan utang Indonesia semakin membebani APBN.
Secara khusus utang pemerintah, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri yang sekarang angkanya telah mencapai 2000 an triliun.
“APBN kita telah terperangkap dalam kewajiban utang dalam hal ini cicilan utang pokok dan bunga utang yang terus membesar. Akibatnya negara kehilangan kesempatan untuk membiayai pembangunan,” ujar dia.
Semestinya bunga utang dan cicilan utang pokok yang besar jika tidak dibayarkan maka dapat digunakan untuk membangun pertanian, sehingga tidak perlu mengimpor pangan yang menjadi sumber defisit perdagangan Indonesia akan terus meningkat di masa dating.
“Peningkatan utang sangat besar, tentu saja pemerintahan ini akan dicatat dalam sejarah sebagai pemerintahan yang doyan utang dan mewariskan beban bagi generasi mendatang. Selain itu pemerintah tidak sungguh-sungguh mengurusi korupsi BLBI yang menyebabkan negara disandra oleh utang,” pungkas dia.
