Perseteruan Antar BUMN Marak, Menteri Rini Tak Layak Dipertahankan

Menteri BUMN Rini Soemarno

JAKARTA-Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno layak masuk di jajaran terdepan reshuffle jilid dua lantaran kerap membuat kebijakan yang kontroversial. Salah satu faktanya, perseteruan yang terjadi antar sesama perusahaan pelat merah ini.

“Sejak setahun pemerintahan kabinet Joko Widodo berjalan, terlihat belum padu dan belum bisa seirama dalam mensukseskan program Nawa Cita. Program Nawa Cita semakin jauh menyimpang dari semangat dan substansinya, bahkan kini tinggal kenangan,” ujar Ferdinand di Jakarta, Selasa (12/1).

Salah satu mentri yang melenceng dari Nawa Cita jelasnya Mentri BUMN Rini Soemarno. Bahkan, Menteri Rini banyak membuat kebijakan yang kontroversial. “Program Nawa Cita tinggal cerita karena sudah terabaikan dan tidak lagi jadi basis program pemerintah,” terangnya

Baca :  Ferdy Hasiman: Ahok Eksekutor, Dia Harus Direktur Utama

Di era Menteri Rini sekarang ujarnya, banyak BUMN yang tidak terurus. Bahkan BUMN ini dibiarkan tanpa adanya upaya untuk memperbaiki kinerja dengan mengganti jajaran direksi yang memang tidak mampu membangkitkan perusahaan yang dipimpin.

Menteri Rini mendiamkan BUMN yang tidak sehat karena tidak punya nilai dan hanya fokus pada BUMN besar yang nilai kapitalnya besar. Ini kelihatan sekali cara memimpinnya dengan rakus hanya melihat BUMN yang nilai kapitalnya besar.

Parahnya lagi, tambahnya, di era Rini perseteruan antara BUMN marak terjadi. “Kita lihat bagaimana Pertamina berseteru dengan PLN tentang harga uap panas Geothermal, Pertamina berseteru dengan PGN tentang niaga gas,” terangnya.

Dan anehnya Rini sebagai Mentri BUMN lebih berpihak pada yang merongrong nilai positif dan kebaikan.

Baca :  Presiden: Berikan Porsi Besar untuk Pengusaha Muda

“Coba kita simak perseteruan Pertamina dengan PGN tentang niaga gas. Rini terlihat sangat berpihak pada PGN yang jelas-jelas sahamnya 43% milik asing dan PGN didukung Rini untuk mencaplok Pertagas anak usaha Pertamina yang sedang sehat dan sahamnya 100% milik negara,” urainya.

Mestinya ujar Ferdinand, PGN dibubarkan dan dimerger menjadi anak usaha Pertamina dengan terlebih dulu buy back saham asing. Demikian juga perseteruan antara Pertamina dengan PLN, seolah Pertamina disalahkan dengan mematok harga uap panas, padahal mestinya ini murni bisnis. Pertamina tentu punya hitungan sendiri yang didasari hitungan supaya tidak rugi, sementara PLN seolah menjadi otoriter dalam posisinya sebagai off taker energi listrik.

Baca :  DJP dan PLN Teken MoU Integrasi Data Perpajakan

Menteri Rini benar bebar berpihak pada yang tidak baik dan tidak benar. Belum lagi kebijakannya yang bersyahwat tinggi mengutang ke luar. Hal ini tentu sangat tidak sehat bagi masa depan BUMN Indonesia.

“Dengan sedikit contoh diatas, maka memang kita simpulkan Rini Soemarno tidak layak lagi dipertahankan sebagai mentri BUMN dan harus segera diganti dan dipecat dari cabinet. Jangan dipindah posnya ke kementrian lain. Jokowi harus tunjukkan dirinya berpihak pada bangsa,” pintanya.