Persiapan New Normal, PDEI Rekomendasikan 8 Protokol Kesehatan

Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PEDI), dr Khumaidi, SpOT

JAKARTA-Pemerintah di berbagai negara dunia termasuk Indonesia sedang menggalakkan ‘New Normal’ atau Adaptasi Tatanan Baru di masyarakat.

Harapannya, agar masyarakat tetap bisa menjalankan aktifitas normal sehari-hari seraya menerapkan gaya hidup yang lebih sehat untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid19, dan terutama menekan angka kematian baik dari pihak tenaga kesehatan maupun masyarakat sipil.

Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI), dr M. Adib Khumaidi, SpOT menjelaskan, untuk menerapkan ‘New Normal’ ini ada sejumlah protokol kesehatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan agar untuk dipatuhi oleh masyarakat untuk meningkatkan percepatan penanganan pandemi Covid19 di Indonesia dengan lebih baik.

Untuk itu, PDEI merekomendasikan hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya penanganan yang terintegrasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ( propinsi atau kabupaten/kota ) serta antara pemerintah daerah propinsi dan kabupaten /kota. Upaya terintegrasi akan membuat strategi penangananan kewilayahan lebih baik dan efektif.

Baca :  Wall Street Anjlok, Terseret Kejatuhan Harga Minyak Mentah Amerika

2. Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan penilaian kemampuan pelayanan kesehatan ( mapping ) terkait dengan fasilitas kesehatan ( Rumah Sakit dan Puskesmas/ FKTP ), sarana prasarana ( ICU, ruang isolasi, ventilator ) serta jumlah SDM dengan kualifikasinya sesuai dengan Standar / Pedoman penanganan Covid 19.

3. Melakukan assessment kemampuan fasilitas kesehatan dan memisahkan secara tegas fasilitas kesehatan khusus Covid dan Non Covid.

Clustering (pembagian dan pengkhususan) rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan yg akan secara efektif dapat melakukan perawatan pasien secara optimal, efisiensi ketersediaan ruang perawatan khusus, efisiensi sumber daya dan logistik dan meminimalkan potensi terjadinya penularan (meminimalkan crossing) seraya melakukan keberlangsungan ketersediaan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan.

4. Memperbaiki strategi penanganan Covid 19 dengan melakukan kontijensi plan berbasis data epidemiologis dan medis serta membuat indikator dan parameter yang terukur secara obyektif untuk menjadi basis acuan sistem-sistem yang akan dijalankan dengan melibatkan organisasi profesi kedokteran (IDI) dan kesehatan serta ahli di bidang epidemiologi unuk melakukan penilaian secara komprehensif

Baca :  RS Kini Dapat Ajukan Klaim Covid-19 ke Kemenkes

5. Evaluasi penanganan secara nasional dan per wilayah harus dibedakan sehingga fokus intervensi berdasar evaluasi berbasis data yang kuat serta memperhitungkan kearifan lokal dan karakter masyarakat di wilayah tersebut .

6. Meminta kepada pemerintah untuk tidak langsung melangkah ke Adaptasi Tatanan Baru sebelum dilakukan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan referensi epidemiologis dan medis serta membuat road map dan fase transisi dengan indikator yang terukur.

7. Meningkatkan upaya komunikasi , informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatan di era pandemik Covid 19 serta upaya promotif preventif secara sistematis dan massif dengan cara:
– Mengajak semua Tokoh Masyarakat, Aparat Pemerintahan di semua tingkatan serta melibatkan peran serta masyarakat secara aktif utk bersama-sama mengantisipasi penyebaran dan penularan virus corona dengan mengubah perilaku hidup masyarakat menjadi lebih bersih dan sehat, cuci tangan denga sabun, konsisten untuk melakukan jaga jarak fisik dan sosial, menerapkan etika batuk/bersin dan selalu menggunakan masker jika harus keluar dari rumah.
– Menegakkan aturan-aturan dan protokol yang tegas, konsisten, sistematis dan terukur pada area potensial outbreak seperti pasar, pabrik, dsb

Baca :  Pertamina Foundation, Jakarta Post Foundation, Tjitra Kumpulkan Donasi untuk Perangi Virus Corona

8. Mempertegas aturan kewajiban pemakaian masker, pengaturan jarak fisik dan sosial, mencegah terjadinya potensi kumpulan massa/keramaian dll melalui informasi, edukasi dan memberikan sangsi yang tegas apabila ditemukan pelanggaran didalam segala aktifitas masyarakat.