JAKARTA-Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Boediono ingin memulai perencanaan anggaran 2014 dengan teliti dan cermat sejak awal. Wapres meminta seluruh jajaran pemerintah memanfatkan masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu ke-dua yang tinggal beberapa belas bulan lagi dengan sebaik-baiknya. “Ini masa akhir tugas kita, Kabinet Indonesia Bersatu ke-dua. Sudah ada petunjuk-petunjuk dan arahan Presiden. Tujuannya, kita menyelesaikan tugas secara maksimal,” kata Wapres Boediono dalam rapat mengenai pagu anggaran 2014 di kantor Wapres, Kamis, (7/3).
Sebagaimana dipaparkan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardoyo di awal pertemuan, ada banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah menjelang tahun 2014 yang akan diwarnai pula dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden . Agus menyampaikan, kondisi ekonomi dunia yang masih belum pulih membuat pemerintah harus berpegang pada berbagai proyeksi kinerja ekonomi yang cenderung melemah. Misalnya, harga komoditi di pasar dunia yang merupakan salah satu penopang ekonomi kita diperkirakan masih menurun. Pendapatan negara dari hasil produksi (lifting) minyak juga masih rendah. Pada saat yang sama, beban subsidi minyak justru semakin meningkat karena permintaan tak kunjung surut. Ini semua tentu berpengaruh pada proyeksi pertumbuhan ekonomi kita.
Menghadapi tantangan yang tidak ringan itu, dalam pandangan Wapres, ada dua hal mengenai penyusunan anggaran 2014, yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Yang pertama, para pimpinan kementerian dan lembaga harus memperhatikan dengan cermat daftar prioritas rencana kerja 2014. Tidak boleh ada lagi poin-poin yang belum terperinci sehingga menyulitkan implementasi program atau menimbulkan revisi di kemudian hari. “Alangkah baiknya kalau kita rencanakan program sedari awal, sehingga kita menghindari revisi-revisi yang tidak perlu. Memang tidak mungkin nol revisi karena seringkali ada perubahan dalam pelaksanaannya, tapi kemungkinan anggaran dibintangi atau direvisi harus kita minimalkan dari sekarang,” kata Wapres.
Kedua, seluruh jajaran pemerintah harus mampu menjalankan langkah-langkah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa harus tergantung pada dana APBN. Misalnya, merumuskan kebijakan dan aturan-aturan yang dapat mendorong pertumbuhan. Langkah lainnya, misalnya, melancarkan pekerjaan proyek-proyek BUMN atau public private partnerships (PPP) yang telah berjalan tapi terhambat karena berbagai persoalan. “Proyek seperti itu, yang tidak memerlukan dana dari APBN, juga harus kita dorong,” katanya.
Wapres meminta para menteri melihat sendiri prioritas mereka masing-masing secara detail dalam dua-tiga minggu ini. Para menteri harus mampu memerinci sasaran dengan jelas sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya perubahan. Yang menjadi rujukan umum adalah arahan Presiden tahun 2013 dan arah kebijakan prioritas pembangunan nasional.
Wapres berharap Bappenas memiliki sistem seleksi yang optimal sebagai wasit, mengingat terbatasanya ruang anggaran 2014. Jika perlu, Bappenas dapat memanfaatkan sumberdaya dari luar, seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk menyeleksi prioritas rencana kerja kementerian dan lembaga. “Kementerian dan lembaga harus siap dengan usulan yg tajam. Bappenas harus punya sistem screeening. Maka, semoga kita bisa mempercepat proses penganggaran maupun implementasi,” kata Wapres.
Dalam kesempatan itu Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto meminta perhatian ekstra bagi pembangunan di Papua dan Papua Barat. Djoko juga meminta para menteri memperhatikan keseimbangan yang tepat antara pembangunan wilayah Indonesia barat dan Indonesia timur dalam menyusun anggaran 2014.
Selain Djoko, juga hadir dalam rapat itu para menteri antara lain Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan EE. Mangindaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Syarief Hasan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan sejumlah wakil menteri. (wapres.go.id)
