JAKARTA-Pada HUT ke 70 tahun, kalangan DPR menilai keberadaan TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara menghadapi tantangan yang makin besar. Hal ini seiring dengan makin besarnya tantangan negara. “Agar negara mampu hadapi beragam tantangan baru maka wajib bagi negara memperkuat TNI,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada wartawan melalui siaran persnya di Jakarta, Senin (5/10/2015).
Mantan Ketua Fraksi PKS itu menambahkan tantangan besar yang dihadapi negara dan TNI saat ini antara lain, meningkatnya tensi konflik politik dan keamanan di berbagai kawasan, termasuk laut Cina Selatan. “Lalu, merebaknya kejahatan lintas negara yang bentuknya non-tradisional seperti terorisme, kejahatan siber, dan separatisme yang menggalang dukungan internasional,” terangnya.
Selain itu, kata Mahfudz, pertarungan kepentingan ekonomi terhadap beragam sumberdaya yang menggunakan perang proxi. Juga membesarnya potensi bencana alam akibat dampak persoalan lingkungan. “Tantangan baru tersebut bersamaan dengan makin beratnya tugas pokok TNI menjaga kedaulatan dan yuridiksi wilayah NKRI sebagai negara kepulauan yang ingin mengembangkan diri sebagai negara maritim,” papar dia lagi.
Juga kemampuan kontrol terhadap semua wilayah, penjagaan terhadap sumber daya alam dan kemampuan menghadapi segala ganguan terhadap wilayah dan sumber daya alam. “Maka sekali lagi negara wajib memperkuat TNI dalam semua aspek; organisasi, SDM alutsista dan sarpras-nya,” jelasnya.
Hal ini ditunjukkan dengan komitmen negara untuk memberikan anggaran yang cukup mengacu kepada postur pertahanan yang dibutuhkan. Apalagi presiden menginginkan TNI menjadi kekuatan militer maritim yang tangguh di kawasan.
Maka menjadi aneh jika anggaran TNI justru semakin turun dibanding tahun sebelumnya. Kelemahan regulasi dalam pelaksanaan fungsi selain perang terus dibiarkan, dan kesejahteraan prajurit TNI masih dipandang bukan prioritas. Presiden-sesuai amanatnya – harus mengambil kebijakan dan keputusan penting dalam agenda penguatan TNI. Jika tidak, maka peringatan 70 tahun TNI dan amanat presiden Joko Widodo lagi-lagi hanya sebatas seremoni.
