JAKARTA-Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan pola pikir mengenai pertumbuhan ekonomi yang selama ini lebih mengedepankan perhitungan ekonomi dengan fokus pada pencapaian target-target ekonomi jangka pendek perlu disempurnakan. Pendekatan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang tidak hanya mempertimbangkan profit namun juga people dan planet perlu mewarnai pengambilan keputusan kita untuk terus tumbuh dan berkembang. “Dengan framework pembangunan berkelanjutan, dampak yang diakibatkan oleh sebuah kegiatan ekonomi selayaknya tidak hanya mempertimbangkan unsur profit tetapi juga mempertimbangkan unsur manusia dan lingkungan hidup,” ujar Muliaman Pada Launching Road Map Keuangan Berkelanjutan dan Buku Pedoman Energi Bersih di Jakarta, Jumat (5/12).
Dalam jangka pendek, jelasnya perusahaan yang mengabaikan unsur lingkungan dan sosial mungkin dapat bertahan, namun demikian dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan tersebut akan mengalami kendala untuk tumbuh secara berkesinambungan. Permintaan masyarakat akan kehidupan sosial dan lingkungan yang lebih baik saat ini sudah menjadi prioritas. Oleh karena itu, kepedulian kepada unsur lingkungan dan sosial perlu dipertimbangkan oleh setiap lembaga jasa keuangan dalam operasionalnya maupun dalam setiap proses penyaluran pembiayaannya.
Menurutnya, beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan berkelanjutan terutama bagi Indonesia, antara lain seperti penanganan limbah industri, ancaman pemanasan global, langkanya sumber energi, air dan kesenjangan sosial masyarakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik, tantangan ini dapat menjadi suatu keunggulan (competitive advantage) bagi lembaga jasa keuangan dan bahkan menjadi suatu peluang bisnis baru bagi lembaga jasa keuangan. “Sebuah pekerjaan besar tentunya membutuhkan perencanaan dan tahapan yang jelas. Oleh sebab itu, Roadmap keuangan berkelanjutan dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengembangan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan untuk periode 5-10 tahun ke depan,” tuturnya.
Dalam penyusunan roadmap ini, jelasnya OJK menyadari bahwa lembaga jasa keuangan belum memiliki keahlian dalam menggeluti bidang pembiayaan kepada industri yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, terutama terkait dengan pengelolaan risiko yang timbul dari proyek-proyek tersebut. Karena itu, melalui roadmap diresmikan, OJK akan berupaya untuk melakukan insiatif-inisiatif yang diperkirakan akan membantu lembaga jasa keuangan dalam pengelolaan risiko atas aktivitas pembiayaan berkelanjutan. “Sehingga dalam penerapan keuangan berkelanjutan tidak hanya menekankan ketersediaan sumber pendanaan yang berdampak pada penurunan green gas house namun juga pada penguatan daya tahan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan yang menerapkannya,” imbuhnya.
Dia menjelaskan roadmap ini memaparkan rencana kerja strategis keuangan berkelanjutan yang meliputi tiga area, yaitu peningkatan supply pendanaan ramah lingkungan, peningkatan demand bagi produk keuangan ramah lingkungan, dan peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan.
Fokus aktivitas di atas diterapkan secara bertahap dalam Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Dalam jangka menengah (2015-2019), kegiatan penguatan keuangan berkelanjutan difokuskan pada kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan, peningkatan pemahaman, pengetahuan serta kompetensi sumberdaya manusia pelaku industri jasa keuangan, pemberian insentif serta koordinasi dengan instansi terkait.
Sedangkan dalam Jangka panjang (2020-2024), kegiatan akan difokuskan pada integrasi manajemen risiko, tata kelola perusahaan, penilaian tingkat kesehatan bank dan pembangunan sistem informasi terpadu keuangan berkelanjutan.
