JAKARTA-Pimpinan Pusat Pengurus Nasional HARIMAU JOKOWI mengecam kebijakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman yang mengijinkan kadernya melakukan kampanye negatif dalam pilpres 2019 mendatang. Langkah ini sama dengan memberikan karpet merah kepada kadernya memproduksi sebanyak-banyaknya berita hoax menuju kampanye hitam.
“Bawslu harus menjadikan kebijakan Sohibul Iman dan TKN Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga sebagai temuan pelanggaran Pemilu sekaligus melakukan penindakan melalui Gakumdu, karena kampanye negatif yang dimaksud bisa saja dimaknai oleh kader-kader PKS dan TKN Prabowo-Sandiaga sebagai kampanye hitam dengan memproduksi sebanyak-banyaknya berita hoax atau memdramatisir sebuah berita hoax menjadi menu kampanye hitam,” ujar Pimpinan Pusat Pengurus Nasional HARIMAU JOKOWI, Petrus Salestinus di Jakarta, Senin (15/10).
Sebelumnya, Sohibul membolehkan kadernya melakukan kampanye hitam dalam pilpres 2o19 nanti. Padahal tindakan ini sebagai pembangkangan terhadap visi pendidikan politik dari parpol.
Namun sayangnya, Bawaslu RI nampak tak berdaya menghadapi manuver kubu Partai Koalisi Pengusung Capres Prabowo-Sandiaga atas dugaan berbagai pelanggaran pemilu yang terjadi, terkait munculnya kampanye negatif dan kampanye hitam yang bersumber pada berita hoax. “Bawaslu tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap kebijakan Presiden PKS ini sebab sangat berbahaya sekali,” tuturnya.
Sebagai Presiden Partai Poltik dan Pimpinan Tim Kampanye Nasional/TKN Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga, kebijakan membolehkan kadernya melakukan kampanye negative sama saja dengan memberi ruang bagi produser hoaks. Padahal Sohibul seharusnya memberikan Pendidikan Politik yang sehat kepada kader-kadernya dalam rangka penguatan berdemokrasi.
Sikap Sohibul tegas Petrus jelas bertentangan dengan salah satu misi Partai Politik yaitu memberikan Pendidikan Politik bagi kader-kader Partai. “Ini akan menjadi tidak sehat dan kontraproduktif karena kampanye negatif akan menjadi jembatan emas menuju kampanye hitam dengan memproduksi berita hoax secara masif untuk kepentingan pilpres 2019,” jelasnya.
Saat ini terang Petrus, munculnya kampanye hitam di media sosial tanpa ada kekuatan yang bisa membendung. Bahkan berita hoax akan semakin menjamur terlebih dengan kebijakan Sohibul Iman mengijinkan kadernya melakukan kampanye yang berkonten negative.
“Ini lantas membuat Bawaslu tidak berdaya bahkan membiarkan kampanye negatif dan hitam muncul tanpa dapat dikendalikan,” kritiknya.
Anehnya tutur Advokat Peradi ini, Bawaslu tidak pernah menjadikan berita hoax yang beredar atau diedarkan oleh kader PKS dan TKN Prabowo-Sandiaga sebagai temuan Bawaslu dalam rangka mencegah pelanggaran pemilu. Bahkan Bawaslu justru bersikap pasif dan hanya menunggu laporan.pelanggaran dari masyarakat.
“Oleh karena itu BAWSALU, PKS dan TKN Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga akan menghadapi sanksi sosial dari masyarakat disamping tuntutan pidana pemilu, termasuk melalui proses di Bawaslu dan di DKPP,” pungkas Koordinator TPDI ini
