Politik identitas memang melekat dalam kehidupan politik suatu bangsa tetapi bisa dihindari daya rusaknya. Hal yang terlarang adalah mengeksploitasi politik identitas untuk menundukkan lawan politik dan memperluas konstituensi baru karena praktik ini menegasikan politik gagasan yang semestinya menjadi variabel utama dalam menentukan pilihan.
“Jadi, nuansa-nuansa politisasi identitas yang disampaikan Jokowi pada Pidato Kenegaraan 2018 sama sekali tidak memiliki daya rusak. Pun Jokowi telah selesai mempraktikkan politik identitas sebagai pertimbangan saat menentukan Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden awal Agustus lalu,” ungkapnya.
Terkait pesan elektoral percepatan pelanggaran HAM, selain ditujukan untuk membangun citra diri sebagai peduli HAM, pidato itu pun mengingatkan publik pada sosok lawan Jokowi, yakni Prabowo Subianto, yang diduga sebagai aktor yang terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada 1997/1998.
Pesan ini sulit disangkal publik, bahwa Jokowi juga mengeksploitasi ‘ketidakbersihan’ Prabowo Subianto dari dugaan pelanggaran HAM, mengingat janji penuntasan pelanggaran HAM hanya menjadi ritual bagi elit politik menjelang Pilpres.
Hal yang sama juga dilakukan kubu Jokowi pada Pilpres 2014.
“Pernyataan Jokowi dalam pidato tersebut tidak memiliki bobot yang kuat sebagaimana pernyataan yang diucapkan setiap Kamis oleh keluarga korban dan pegiat HAM dalam aksi Kamisan, yang sungguh-sungguh menghendaki penuntasan pelanggaran HAM masa lalu,” pungkasnya.
