Secara tegas tertuang tiga prinsip gagasan Bung Karno dalam UU Nomor 11 Tahun 2019, gagasan pertama, kebijakan pembangunan harus berlandaskan pada riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Artinya, Pancasila wajib diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan di segala bidang, yang terencana, terukur, terarah berbasis pada riset kebutuhan riil rakyat, kondisi obyektif dan potensi ekonomi bangsa yang dikelola dengan bijak dan tepat guna, dengan melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
Gagasan Bung Karno kedua, yaitu pembentukan badan riset dan inovasi nasional yang bertugas untuk melakukan dan mengintegrasikan riset agar pembangunan berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah. Oleh karena itu, organisasi kedeputian badan riset dan inovasi sudah saatnya seperti juga di negara-negara lain, berorientasi pada bidang ilmu pengetahuan, bukan operasional birokrasi. Riset ilmu pengetahuan tersebut saya usulkan menampung empat rumpun keilmuan yang menyangkut manusia, hewan, tumbuhan dan teknologi.
Jika hal ini dapat kita wujudkan maka, Indonesia tidak lagi terjebak pada pemikiran riset untuk pembangunan ilmu pengetahuan saja, tetapi kita sudah masuk pada paradigma riset ilmu pengetahuan untuk pembangunan, science based policy, science for better life, science for humanity and world peace.
Gagasan Bung Karno ketiga, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya terkait riset dan inovasi dengan bangsa lain, harus menghasilkan alih teknologi bagi kemajuan bangsa dan berpedoman pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini jelas tidak bisa diabaikan terutama dalam pergaulan antar bangsa di era globalisasi. Prinsip bebas aktif ini, juga kita tujukan kepada persahabatan dengan semua bangsa, sesuai dengan ajaran Pancasila, yakni perdamaian dunia.
