Melalui RUU tersebut DPD berharap daerah dapat berinovasi dan meningkatkan daya saing daerahnya sehingga bisa mempercepat perekonomian daerah.
“Lingkungan termasuk permasalahan di daerah yang sangat rumit. Terdapat sembilan indikator yang harus menjadi tolak ukur pembangunan daya saing daerah, satu di antaranya adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Daerah harus terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menjadikan hal tersebut sebagai produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerahnya,” kata Fahrul.
Dalam konteks melangkah ke arah pembangunan berkelanjutan, sejumlah pemerintah daerah sudah mencermati hal tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, misalnya, menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi kemungkinan pasca cadangan minyak dan gas di daerahnya habis.
Bojonegoro saat ini mengarahkan pembangunan pertanian dan menyiapkan berbagai infrastruktur penunjang pertanian seperti waduk dan saluran irigasi.
“Pertanian tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Bojonegoro termasuk dua besar wilayah yang bisa menopang pasokan pangan Jawa Timur dan nasional. Kami juga memberikan program petani mandiri dan itu efektif,” papar Bupati Bojonegoro Anna Muawanah.
Dalam paparannya, Staf Ahli BKPM Heldy Satrya Putera mengatakan meskipun realisasi investasi Indonesia hingga triwulan III 2020 telah mencapai Rp611 triliun, 74,8% dari target investasi 2020, target investai sampai 2024 meningkat hampir 50%.
Artinya, Indonesia harus mengarahkan daya saingnya untuk mencapai hal tersebut. Salah satu yang harus ditingkatkan adalah kemudahan berusaha yang penting untuk menjadi acuan bagi daerah dalam meningkatkan daya saingnya.
“Kami berusaha mengeksekusi rencana-rencana investasi yang sudah ada, bekerja sama dengan daerah untuk dapat memfasilitasi ini end-to-end. Kami juga membentuk satuan tugas untuk mengawal daerah dalam mempermudah kemudahan berusaha,” ujar Heldy.
Terkait investasi di daerah, saat ini pihak swasta semakin peduli terhadap isu keberlanjutan.
Untuk meningkatkan investasi di wilayahnya, daerah harus memahami matriks-matriks yang dilakukan oleh pihak swasta.
Seringkali terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan daerah dengan strategi usaha pihak swasta. Regulator daerah sering tidak memahami prinsip bisnis hijau yang diusung pihak swasta.
“Ketika bicara soal responsible investment, ketika daerah memiliki ekonomi yang lestari, maka daerah tersebut bisa menjadi target investasi luar negeri dan dalam negeri. Aspek keberlanjutan bisa menjadi daya tarik investasi di daerah,” ujar Komite Pengembangan Kewirausahaan APINDO Lishia Erza.
Daerah juga perlu memperluas partisipasi pemangku kepentingan, termasuk generasi muda, untuk mendukung upaya percepatan daya saing berkelanjutan.
Semakin banyak anak muda yang mengetahui dan memahami isu-isu lingkungan dengan akses informasi yang semakin transparan, semakin terbuka peluang partisipasi public dalam menyusun kebijakan.
“Kepala daerah jangan hanya melihat anak muda sebagai penyumbang suara saat pemilihan umum, tapi juga untuk mengambil kebijakan. Saat ini banyak anak muda yang lebih peduli terhadap isu lingkungan. Kebijakan ini juga akan menimbulkan efek snowball, dicontoh oleh daerah lain,” kata Government and Public Outreach Associate Generasi Melek Politik Reiga Andra. *
