JAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengumpulkan sedikitnya 250 bakal calon kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mengikuti pendidikan di Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) angkatan ke-VII. “Mereka akan mendapat pelatihan tentang ketatanegaraan, politik anggaran dan lainnya” kata Ketua Umum Partai PKB, Muhaimin Iskandar di DPP PKB, Jakarta, Senin (14/7/2015).
Dalam pendidikan Akpolbang itu, semua bakal calon walikota, wakil walikota, bupati dan wakil bupati akan diberikan materi ketatanegaraan, politik anggaran, ke PKB-an dan ke-NU-an. Pengisi materinya antara lain, Muhaimin sendiri, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri, dan banyak lagi.
Langkah ini dirasa perlu, soalnya, saat ini sejak era reformasi bangsa Indonesia terus mencari bentuk ketatanegaraan ideal. Sampai saat ini pun masih belum terlihat bentuk yang tepat. Demokrasi yang dijalani saat ini, ungkapnya, demorasi yang terlalu banyak menghabiskan cost. Padahal, demokrasi tak melulu bicara cost.
“Kita masih terombang-ambing dalam mencari bentuk ketata negaraan yang tepat. Padahal, kita sangat merindukan demokrasi kesahajaan. Tidak perlu harus melulu menggunakan voting dalam melakukan seleksi internal,” kata Cak Imin, panggilan akrabnya.
Dalam menempuh pendidikan di Akpolbang, lanjut Cak Imin, seluruh kepala daerah diberikan pemahaman kondisi bangsa saat ini. “Kita ingin kepala derah yang diusung PKB memiliki pemahaman kondisi bangsa. Sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan masyarakat,” katanya.
Cak Imin sendiri bercerita, ketika menyeleksi menjadi 250 calon kepala daerah itu, bukanlah perkara mudah. Pasalnya banyak pertimbangan, seperti ada calon yang baik tapi kurang berpotensi menang, ada yang memiliki peluang menang lebih besar tapi kurang baik. “Makanya butuh digembleng dulu di Akpolbang,” tutupnya.
