JAKARTA-Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI) mendesak aparat penegak hukum menindak tegas aktor intelektual yang menyulut insiden Wamena, Papua beberapa waktu lalu.
Hal ini disampaikan Ketua Umum PNPS GMKI, Febry Calvin Tetelepta, dalam keterangan persnya, Jakarta, Jumat (27/9/2019).
“Kami mendorong aparat penegak hukum, untuk menindak oknum-oknum yang diduga kuat menjadi aktor intelektual atas insiden Wamena ini,” tegasnya.
Menurutnya, Papua adalah bagian integral dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus mendapat perhatian serius oleh seluruh komponen bangsa. Secara faktual, masyarakat Indonesia mengetahui bahwa Tanah Papua sangat kaya dengan sumber daya alam dan sejak berdirinya republik ini, tidak sedikit kekayaan Tanah Papua yang dikelola oleh negara dan hasilnya disumbangkan untuk kemajuan bangsa selama ini.
“Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata kondisi penduduk asli Tanah Papua terpinggirkan dan terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan. Identitas orang asli Papua hampir tergerus di tengah dinamika kehidupan bermasyarakat. Hal ini sering terabaikan di tengah pembangunan nasional saat ini, “ujarnya.
Lanjutnya, fakta-fakta ini menyebabkan, penduduk asli Tanah Papua sering dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok tertentu yang memiliki agenda politik dan ekonomi serta keinginan untuk menguasai sumberdaya alam untuk kelompoknya sendiri.
Hal inilah, menurut Febry, yang seringkali menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung pada benturan di tengah masyarakat, baik antara sesama penduduk asli Papua maupun antara penduduk asli Papua dengan masyarakat pendatang.
“Keadaan ini telah berlangsung lama, dan terlihat sengaja dibiarkan tanpa ada upaya konkrit dan konsisten dalam upaya menyelesaikan benturan-benturan tersebut. Pembiaran tersebut, berakibat pada semakin sensitifnya psikologi masyarakat asli Papua yang pada akhirnya mereka hilang kepercayaan atas berbagai upaya positif yang dilakukan baik oleh pemerintah, atau kelompok masyarakat yang memiliki gagasan positif membangun Papua,” katanya.
Dia mengemukakan, sensitivitas masyarakat asli Papua masih terlihat dan terasa hingga saat ini, sehingga hal-hal kecil yang sengaja ‘dimainkan’ oleh oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab.
“Mereka gampang terprovokasi dan melakukan tindakan yang tidak terkontrol. Insiden Wamena 23 September 2019 adalah fakta bahwa masyarakat asli Papua telah dipermainkan oleh oknum-oknum yang dengan sengaja mengadu domba masyarakat asli Papua dengan pendatang,”kata Febry.
PNPS GMKI, lanjutnya, sadar betul dan memahami bahwa masyarakat Papua adalah orang yang cinta damai, religious, menghargai perbedaan dan mempunyai kultur yang terbuka berdampingan dengan sesama anak bangsa.
“Oleh sebab itu, peristiwa Wamena merupakan anti thesis dari karakter dan budaya asli masyarakat Papua. Menyadari hal-hal tersebut dengan ini kami menyatakan sebagai insiden Wamena harus dilihat dan disikapi secara objektif karena insiden tersebut terindikasi dan dilatarbelakangi rekayasa isu SARA dengan memanfaatkan psikologi masyarakat asli Papua,” tuturnya.
Dia menjelaskan, untuk menyelesaikan insiden Wamena harus melalui pendekatan kultural/budaya dengan melibatkan, mengikutsertakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan agama yang ada di daerah tersebut.
Karenanya, dia juga menghimbau agar aparat keamanan POLRI dan TNI untuk dapat mengedepankan pendekatan persuasif, dan menghindari jatuhnya korban di masyarakat sipil.
“Mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri indikasi insiden Wamena sebagai bagian dari skenario yang sengaja dimainkan oleh elit-elit tertentu untuk menggagalkan agenda konstitusional pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2019 yang akan datang,” pungkasnya.
