Karena Indonesia negeri agraris, ketergantungan yang begitu tinggi terhadap bahan pangan impor menjadi penjelasan yang sangat gamblang tentang rapuhnya fundamental perekonomian negara.
Kalau sektor pertanian, perkebunan dan juga sektor peternakan dibangun berlandaskan semangat mewujudkan kemandirian, langkah impor tidak diperlukan.
Sebaliknya, Indonesia seharusnya bisa swasembada dan menjadi leader dalam ekpor komoditi pangan.
Kalau saja agenda atau program revitalisasi sektor pertanian yang pernah dijanjikan dulu sudah direalisasikan, benih-benih kemandirian bangsa pasti sudah terbangun. Setidaknya, Indonesia tak perlu lagi impor cabai, tomat dan bawang.
Sayang, janji revitalisasi sektor pertanian hanya pepesan kosong.
Sebab, ketergantungan pada bahan pangan impor justru bertambah kuat.
Kalau sudah seperti itu kecenderungannya, jangan heran jika neraca perdagangan juga ikut rapuh alias gampang defisit.
Kini, upaya menyeimbangkan neraca perdagangan tidak hanya dirongrong oleh besarnya kebutuhan devisa untuk belanja atau impor BBM, tetapi juga impor bahan pangan.
Artinya, demi stabilitas, ketersediaan dua kelompok komoditas strategis ini harus selalu terjaga. Jadi, jelas bahwa taruhannya sangat mahal; antara menjaga stabilitas nasional dan ketidakseimbangan neraca perdagangan.
Bisa dipastikan bahwa sangat sulit bagi pemerintah menjaga keseimbangan neraca perdagangan, karena tidak ada potensi apa pun yang dapat menurunkan impor BBM dan komoditi kebutuhan pokok.
Pekan lalu, pemerintah menerbitkan empat kebijakan ekonomi untuk menangkal ancaman krisis ekonomi. Paket kebijakan itu merupakan gabungan kebijakan Kementerian Perekonomian, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kebijakan pertama fokus pada upaya memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ekspor dipacu dan meringankan pajak bagi industri berorientasi ekspor. Impor migas diturunkan dengan memperbesar konsumsi biodiesel.
Juga menaikkan pajak barang mewah untuk mobil CBU dan barang impor bermerek dari 75% menjadi 125% hingga 150%.
Kebijakan kedua fokus menjaga pertumbuhan ekonomi. Defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38%, dan memberikan insentif kepada industri padat karya. Sedangkan kebijakan ketiga berupaya menjaga daya belI, pemerintah dan BI menangkal gejolak harga dan inflasi.
