JAKARTA-Rencana pemerintah memangkas anggaran kementerian dan lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 mendapat kritik tajam. Alasannya kebijakan itu tidak efektif dalam rangka mewujudkan postur anggaran baik (well performed and designed). “Dengan menetapkan penghematan dan pemotongan anggaran itu pemerintah seolah-olah sedang pro rakyat untuk meraih simpati publik,” kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/6/2016).
Menurut Heri, langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian/lembaga dalam desain anggaran semacam itu hanya akan jadi akal-akalan pemerintah semata. “Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pemerintah gagal melaksanakan anggaran belanjanya secara optimal sesuai target untuk sebesar-sebesarnya kepentingan publik,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR menegaskan mayoritas kementerian dan lembaga tidak optimal dalam melaksanakan anggaran belanjanya untuk TA 2015. Sebagai contoh, realisasi anggaran belanja di Kementerian Keuangan hanya sebesar 83,95% dari pagu anggaran belanja sebesar Rp33,7 tirilun. Dengan kata lain, ada sisa anggaran sebesar Rp5,4 triliun yang tidak terlaksana.
Kedua, lucunya, meski tidak optimal melaksanakan anggaran TA 2015, Kementerian Keuangan justru mendapat Pagu anggaran belanja sebesar Rp39,4 triliun atau naik Rp5,7 triliun dari TA 2015.
Padahal, ungkap dia, Per 7 Juni 2016, anggaran itu baru terlaksana 30,96%. Menurutnya, Skema penyusunan anggaran seperti yang dicontohkan itu terjadi di semua kementerian dan lembaga. “Buktinya, Pagu belanja kementerian/lembaga dalam TA 2015 sebesar Rp795,5 triliun hanya terealisasi sebesar 725,6 triliun,” ungkap dia.
Sehingga, kata dia, muncul kesan bahwa selama ini penyusunan anggaran “asal jadi” alias “copy-paste”. “Yang penting pagunya ditetapkan setinggi mungkin dulu, terlaksana atau tidak, itu belakangan. Ini kan skenario penyusunan anggaran yang buruk alias tidak jelas sasaran dan indikatornya,” tandas Legislator Sukabumi Jabar ini.
Karena itu, menurutnya, langkah penghematan dan pemotongan anggaran di APBN-P 2016 bisa efektif hanya jika penyusunan anggaran di kementerian/lembaga dilaksanakan dengan well-designed sehingga menjadi well-performed.
“Ini adalah masalah serius yang harus dibenahi di kementerian dan lembaga yang sudah terjadi selama ini,” pungkas. **aec
