JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengungkap 42.000 peraturan yang memperlambat izin investasi. Aturan yang berbelit-belit ini justru menjerat bangsa ini. Ia mencontohkan, untuk membuat sebuah pembangkit listrik problemnya ada pada izin dan pembebasan lahan. “Ada 59 izin untuk membangun pembangkit listrik dan pengurusannya memakan waktu hingga 2-6 tahun. Sekarang sudah dipotong menjadi 22 perizinan dan membutuhkan waktu 220 hari,” papar Presiden aat memberikan pengarahan pada rapat kerja pemerintah yang dihadiri oleh para gubernur, bupati/walikota beserta wakil gubernur, wakil bupati/ wakil walikota di Istana Negara, Jumat (8/4).
Presiden berharap agar perizinan tersebut segera diperbaiki sehingga masalah perizinan ini tidak memakan waktu hinga berbulan-bulan tapi hanya dalam hitungan hari. “Bapak Ibu bisa bayangkan bagaiman kita nggak byarpet. Padahal investor yang antre banyak tetapi izinnya bertele-tele gitu,” sambung Presiden.
Karena itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, kota hingga desa untuk melakukan deregulasi dan memotong izin-izin yang menyulitkan.
Presiden menegaskan, Pemda harus mampu menyederhanakan peraturan terkait kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB).
Presiden menyampaikan komitmennya untuk menghapus perizinan yang menyulitkan. Contohnya pada pengurusan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang akhirnya dikeluarkan dari satu instansi yang sama. “Semangatnya harus ke sana kalau kita mau memenangkan pertarungan kompetisi, kalau mau jadi pecundang dan kalah ya sudah, kita teruskan hal-hal yang meruwetkan seperti itu,” tegas presiden.
Semua izin-izin yang berkaitan usaha mikro, menengah, investor baik luar dan dalam negeri, lanjut Presiden Jokwi, harusnya diberikan ruang karena itu yang akan memberikan lapangan pekerjaan. “Akan sangat menyulitkan kalau kita masih berpegang pada 42.000 izin dan 3000 Perda bermasalah,” pungkasnya.
