JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengakui, jika dikalkulasikan dengan apapun, proyek infrastruktur seperti transportasi massal atau Mass Rapit Transport (MRT) pasti tidak akan untung. Namun demikian, benefitnya sangat besar untuk negara dan masyarakat. “Oleh sebab itu, saat saya menjadi gubernur, beberapa kali pertemuan saya putuskan untuk langsung dikerjakan. Kenapa seperti itu? Dengan pertemuan berapa kalipun angkanya akan seperti itu terus, nggak akan berubah. Ganti berapa gubernur pun angkanya tidak akan berubah, karena memang yang namanya transportasi massal itu pasti tidak akan mendatangkan keuntungan,” kata Presiden Jokowi saat memmberikan sambutan pada peresmian pengoperasian mesin bor bawah tanah pertama yang bernama Antareja dalam proyek MRT Jakarta, di Patung Pemuda Membangun, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).
Menurut Presiden, hitung-hitungannya hanya satu, subsidinya berapa? Ketemu subsidinya sekian. Kemudian uang subsidi didapat dari mana? Dari mana, dari penerapan ERP (Electronic Road Pricing). “Sudah ketemu ya sudah putuskan. Ini keputusan politik,” ungkapnya.
Karena itu, kata Presiden Jokowi, pada tanggal 10 Oktober 2013, diputuskan jalan meskipun ada yang demo. Presiden bersyukur karena sekarang, bisa dilihat proses pengerjaannya sangat bagus. Padahal dulu semua orang demo, takut nanti ini dikerjakan pasti akan ada kemacetan di mana-mana, ternyata dengan manajemen yang baik, dengan manajemen traffic yang baik, tidak ada apa-apa. “Saya harus mengatakan apa adanya, manajemen yang dilakukan oleh yang mengerjakan sangat bagus sekali. Jepang. Kita harus bicara apa adanya, sangat bagus,” tutur Jokowi.
Presiden Jokowi meyakini, kalau proyek MRT ini dikerjakan 25 tahun yang lalu, pembebasan lahan pasti jauh lebih murah. Tidak juga harus meruntuhkan Lapangan Lebak Bulus, karena memang sudah terkonsep sejak awal. “Inilah biaya-biaya yang harus dikeluarkan, baik teknis maupun non teknis, yang menambah biaya dan cost dari proyek ini,” tuturnya.
Oleh sebab itu, lanjut Presiden, seminggu yang lalu, diputiskan juga LRT (Light Rail Transit) dari luar Jakarta masuk ke Jakarta, karena kalau dihitung sampai kapanpun untung dan ruginya tidak akan ketemu. “Kita ini sudah ketinggalan jauh sekali dengan kota-kota besar di seluruh dunia. Kalau terlambat memutuskan, itu juga keputusan politik, jangan dihitung-hitung lagi untung ruginya. Tidak mungkin,” paparnya.
Hanya saja Presiden mengingatkan, kuncinya, dari mana subsidi itu harus diberikan. “Kalau kita ragu terus, bagaimana nanti lalu lintas macet, buat terowongan jangan-jangan nanti ambrol, itu bukan urusan kita. Itu sudah ada ahlinya, jangan kita sok ngerti, sering memberikan perkiraan-perkiraan. Kita belum pernah mengerjakan, ini kan yang pertama. Apalagi pengamat-pengamat sering menakuti-nakuti. Di negara-negara lain tidak ada masalah kok kita ini ragu-ragu memutuskan,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai pembangunan kereta api cepat yang diributkan banyak pihak, misalnya ada yang mengatakan tidak mungkin kita bisa bayar 200 ribu atau 300 ribu. “Itukan hitungan sekarang. Nanti 10-30 tahun yang akan datang, orang-orang kita ini sudah kaya semuanya. Bayar 300 ribu pasti berani,” kata Presiden Jokowi seraya mengingatkan, agar jangan dihitung untung dan rugi terus karena tidak akan ketemu.
Presiden menilai, proyek MRT harus dijadikan pengalaman. “Ini keputusan politik. Sekarang lalu lintas juga biasa-biasa saja, di atas tidak ada pengerjaan, tapi yang bekerja di dalam tanah terus tidak berhenti,” tuturnya.
Usai memberikan sambutan Presiden Jokowi didampingi oleh oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Dubes Jepang Tanizaki Yasuaki, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat, Dirut dan Komisaris Utama PT MRT Jakarta mendorong tuas pada dashboard sebagai tanda dimulainya pengoperasian mesin bor bawah tanah Antareja. Presiden kemudian turun ke bawah tanah untuk meninjau langsung Proyek MRT.
Acara peresmian ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, MenPU-Pera Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Dubes Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki, dan anggota BPK-RI Rizal Jalil.
