JAKARTA-Pembatasan jumlah PNS harus menjadi perhatian pemerintah mendatang. Karena menjadi beban APBN yang cukup berat. “Pegawai jumlahnya menjadi masalah, itu harus sudah dibatasi,” kata pengamat ekomomi, Muhammad Ikhsan, di Jakarta, Selasa, (15/-7/2014).
Menurut Guru Besar FEUI ini, pada berbagai posisi, jasa pegawai bisa digantikan dengan teknologi yang lebih efektif dan efisien. “Jadi harus diakali,” tegasnya
Lebih lanjut Ikhsa menambahkan saat ini peranan APBN dalam menggerakkan perekonomian kurang terasa. Alasannya APBN sendiri masih mengidap ‘tumor’. Adapun ‘tumor’ itu, antara lain belanja yang tidak produktif dan membebani APBN.
Misalnya, kata Ikhsan, subsidi bahan bakar minyak BBM), yang tahun ini mencapai Rp 246,5 triliun. “Porsi untuk subsidi memang sangat besar. Ini tumor namanya, karena naik terus anggarannya,” ucapnya
Lalu ‘tumor’ kedua, lanjut Ikhsan, adalah subsidi pangan dalam bentuk penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin). Ikhsan mencatat ada peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya.
Dikhawatirkan bila tanpa evaluasi, anggaran ini akan menjadi beban di masa depan. “Subsidi itu tidak hanya BBM, tapi ada juga raskin. Itu juga calon tumor selanjutnya. Dulu itu raskin Rp 10 triliun, nanti bisa sampai Rp 80 triliun. Jadi ini calon tumor,” jelasnya.
Ketiga, tambah Ikhsan, adalah ‘tumor’ dari belanja pegawai. Namun dalam hal ini dia menilai bukan berarti gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikurangi. Bahkan menurutnya gaji PNS harus lebih tinggi dari sekarang. (ek)
