JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan untuk segera memberangus berbagai perizinan yang menghambat usaha pada 2016. Apalagi perizinan yang bertele-tel itu diduga mengundang masalah.
“Saya sudah perintah Mendagri yang 3.000 Perda bermasalah itu hilangi semuanya. Nggak usah dikaji, wong bermasalah kok dikaji,” katanya dalam sambutannya pada acara Pertemuan Tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Lebih jauh Jokowi meminta berbagai regulasi harus dipermuda dan disederhanakan agar kemudahan berbisnis bisa dijalankan dengan efisien. “Buat saja izin sesederhana mungkin supaya kecepatan dunia usaha bergerak cepat. Sederhanakan. Potong!,” ungkapnya.
Berdasarkan data Bappenas, kata Presiden, saat ini ada sekitar 42.000 aturan dan regulasi. Belum lagi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tercatat ada 3.000 Perda. Semua aturan dan regulasi tersebut tentu akan mempersulit kemudahan berusaha dan berbisnis. “Bayangkan, sebagai kapal besar, aturan kita sebanyak itu. Ada 42.000 aturan termasuk Perpres, PP, Permen dan Perda. Semua itu akan sangat menyulitkan dan akan menghambat, ” terangnya.
Menurut Jokowi, banyaknya aturan itu justru menjerat bangsa sendiri. Sehingga fleksibilitas dan kecepatan pemerintah bertindak terhambat. “Ini yang akan kita hapus, kita kurangi sebanyak-banyaknya,” ucapnya.
Presiden menambahkan langkah yang paling penting itu bukan orientasi prosedur, namun bagaimana bisa memberikan kemudahan berbisnis. Justru yang dibutuhkan adalah kecepatan. “Harus orientasi hasil. Kalau masih prosedur. Jadi Lamban kita. Kecepatan butuh kompetisi dalam persaingan. Ini yang musti diubah. Menteri baru dua hari lalu saya kumpulkan supaya ngerti betul,” pungkasnya. **aec
