JAKARTA-Pemerintah menginginkan agar seluruh program infrastruktur prioritas nasional harus bisa diselesaikan pada 2018 mendatang. Jika pembangunan infrastruktur ini ditunda-tunda maka berimplikasi membengkaknya anggaran. “Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena begitu kita undur, kita tunda, pembiayaan untuk itu akan semakin besar. Kita ingin ini juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas Pembiayaan Infrastruktur, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/4).
Untuk itu, Presiden mengaku ingin mengetahui progres pembangunan infrastuktur yang sekarang ini sedang berjalan, baik yang bersumber pada APBN, non anggaran pemerintah, baik swasta murni, BUMN murni, maupun di PPP-KPBU dengan jaminan non anggaran pemerintah.
“Ini penting sekali kita selesaikan,” ujar Presiden.
Lebih lanjut Presiden mengatakan pemerintah menawarkan opsi skema Public Private Partnership (PPP) atau KPBU, atau mungkin juga kerja sama BUMN dengan BUMD jika swasta tidak mau membiayai investasi.
Jika tidak ada yang mau mengambil peluang-peluang itu, lanjut Presiden, maka bisa diberikan penugasan ke BUMN atau BUMD.
Adapun pilihan terakhir baru ditempuh dengan pembiayaan dari APBN atau APBD. “Saya kira proses-proses di BUMN, sekuritisasi untuk mendapatkan anggaran yang fresh, uang yang fresh dari pasar, ini juga bisa kita lakukan, sehingga juga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa,” tutur Presiden.
Sejauh ini, Presiden melihat tidak banyak masalah yang terjadi di lapangan. Meski demikian, masaih ada masalah kecil-kecil terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan.
Tetapi apapun, kata Presiden Jokowi, yang berkaitan dengan pembiayaan ini akan didetailkan lagi.
Utamanya untuk kereta ringan Light Rail Train (LRT) Jabodetabek dan juga yang berkaitan dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Demikian juga mengenai Kereta Kencang Jakarta-Surabaya dan jalan-jalan tol yang mungkin, menurut Presiden, kalau ada sedikit kesulitan pembiayaan agar disampaikan dalam Rapat Terbatas itu.
Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
