Presiden Ingin Kemudahan Berusaha di Peringkat 40

Presiden Jokowi didampingi Wapres KH. Ma’ruf Amin dan Seskab Pramono Anung memasuki kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11) pagi, untuk memimpin Rapat Terbatas tentang Kemudahan Berusaha

JAKARTA-Pemerintah berkeinginan agar kemudahan berusaha di Indonesia naik peringkat ke posisi 40-50 dunia meskipun saat ini stagnan dan justru turun tipis di peringkat 73 pada tahun 2019.

“Di peringkat-peringkat 40-50 yang kita inginkan,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11) siang.

Rapat terbatas itu dihadiri antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menhub Budi K. Sumadi, Mendag Agus Suparmanto, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menristek Bambang Brodjonegoro, Menkominfo Johny G. Plate, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkes dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata/Kepala BEKRAF Wishnutama Kusbandio, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis.

Baca :  Tarif Tenaga Listrik Tidak Naik Hingga Juni 2020

Oleh sebab itu, menurut Presiden, solusi yang dikerjakan tidak boleh sepotong-sepotong. Langkah yang ditempuh dengan reformasi struktural, membutuhkan deregulasi, membutuhkan debirokratisasi, sehingga kemudahan berusaha betul-betul bisa dipotong dan disederhanakan.

“Saya ingin para Menteri mempelajari masalah-masalah yang ada secara detil, dimana poin-poin kelemahan serta titik-titik yang menjadi penghambat dari kemudahan berusaha ini,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden meminta kepada 2 (dua) Menteri Koordinator (Menko), yaitu Menko Perekonomian dan Menko Maritim dan Investasi untuk mengawal langkah-langkah perbaikan reformasi di semua titik-titik lemah itu, agar betul-betul semuanya ter-deliver dengan baik.

“Reformasi pelayanan perizinan yang cepat, yang terintegrasi dari pusat sampai ke provinsi sampai ke kabupaten, harus menjadi sebuah desain. Sehingga benar-benar kita bisa melihat, bisa mengontrol, bisa mengawasi proses-proses yang ada, di mana berhentinya, di mana ruwetnya bisa kita kontrol dan kita awasi,” pungkas Presiden Jokowi.

Baca :  Kejar Peringkat 40 EoDB, Pemerintah Akan Pangkas Regulasi Penghambat

Sebelumnya pada awal pengantarnya Presiden Jokowi menyampaikan, dalam hal percepatan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business, tahu 5 tahun yang lalu peringkat Indonesia adalah di 120, kemudian bisa melompat kdi peringkat 72 di 2018. Tapi stagnan dan justru turun tipis di 2019 menjadi 73.