JAKARTA-Presiden Joko Widodo atau Jokowi didesak segera mengganti Jaksa Agung HM. Prasetyo dan sekaligus mengeluarkan Partai Nasdem dari barisan koalisi pendukung pemerintahan.
Alasannya kasus korupsi dana bansos Pemprov Sumut akan menjadi “duri” dalam kabinet. “Dengan membersihkan pemerintahan dan koalisi yang dibangunnya maka di masa mendatang, Jokowi akan terhindar dari beban,” kata pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Muhammad Budyatna di Jakarta, Senin (18/1/2016).
Mantan Dekan FISIP UI itu menambahkan Jokowi harus membuat kasus korupsi dana Bansos Provinsi Sumut sebagai alasan bersih-bersih pemerintahan. Apalagi ada indikasi kuat pemufakatan jahat yang dilakukan oleh elit-elit Partai Nasdem.
Namun, sambung Budyatna lagi, jika hal itu tidak segera dilakukan maka akan berbahaya buat Jokowi sendiri, karena bisa saja terseret-seret dalam pemufakatan jahat itu. “Kalau saya lihat kesalahan jaksa agung bukan hanya menutupi kasus yang melibatkan partainya dan bisa jadi melibatkan dirinya juga, tapi juga mencari-cari kesalahan orang lain yang kasus pidananya sangat sumir,” imbuhnya.
Indikasi pemufakatan jahatnya sangat kuat karena sudah ada eks Gubernur Sumut Gatot dan istrinya, juga bekas Ketua Mahkamah Partai Nasdem OC Kaligis dan bekas Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capela yang sudah menjadi tersangka kasus korupsi,” imbuhnya. **aec
