JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta Kepala Daerah agar menggendalikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun para Kepala Daerah ini diingatkan agar pengelolaan APBD itu tidak boleh menggunakan pola lama.
”Pola lama misalnya, kalau ada anggaran Rp1 triliun di APBD sebuah kabupaten, itu langsung dibagi ke dinas- dinas. Tahun depannya naik 10% menjadi Rp1.100 miliar, yang kenaikan 100 ini dibagi lagi, dinas ini 10%, dinas itu 0%. Kebanyakan polanya seperti itu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Istana Negara, Selasa (24/10) .
“Artinya, yang men-drive anggaran itu, lebih banyak di Kepala Dinas Keuangan atau Badan Keuangan Daerah,” terangnya.
Harusnya tegas Presiden, yang menentukan penggunaan anggaran itu Kepala Daerah, apakah itu Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Presiden menginginkan agar Gubernur, Bupati atau Wali Kota yang mengalokasikan anggaran. Misalnya, ada 20 pasar atau 10 pasar di sebuah daerah. “Saya minta pasar ini selesai 2 tahun’. Sudah, anggarkan di situ, pasti barangnya jadi dan rampung, Bapak dan Ibu semua meninggalkan legacy yang baik,” tutur Presiden Jokowi.
Tugas pemimpinnya, lanjutnya, bagaimana melobi agar DPRD setuju, sesuai dengan kehendak gubernur, bupati, dan wali kota.
“Sering-sering kita ingin seperti itu, DPRD-nya komisi ini diberi sekian miliar, komisi ini diberi sekian miliar, kan rebutan seperti itu. Benar tidak? Ini tugas Saudara-saudara untuk mengendalikan. Kalau tidak bisa mengendalikan artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara enggak siap, enggak strong,” ujar Presiden Jokowi.
Padat Karya
Lebih lanjut, Presiden Jokowi berharap agar pemerintah daerah memperbanyak proyek-proyek atau program-program padat karya yang membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Hal ini penting meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat.
“Karena dari survei yang kita lihat, rakyat itu sekarang permintaan adalah kesempatan kerja. Tolong ini diakomodir dalam APBD kita. APBN juga sudah saya perintahkan untuk hal yang sama,” kata Presiden.
Caranya, lanjut Presiden, di Kabupaten bisa saja perbaikan irigasi (dilakukan) atau perbaikan jalan-jalan dengan padat karya. “Tidak perlu pakai aspal hotmix,” imbuhnya.
Masyarakat sekarang ujar Kepala Negara menginginkan cash for work. Artinya, memberikan cash kepada masyarakat, tetapi masyarakat harus bekerja.
“Kalau BLT kan diberikan tetapi masyarakat tidak bekerja. Ini diberikan pada masyarakat, syukur bayarannya harian lebih baik, maksimal 1 minggu harus dibayar. Nanti tingkat konsumsi di daerah, kemudian daya beli di daerah Bapak, ibu, Saudara sekalian akan kelihatan kalau ini dilakukan,” pungkas Kepala Negara.
