Presiden Jokowi Minta Impor Ilegal Harus Dihilangkan

Monday 12 Oct 2015, 6 : 02 pm
by
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla

JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta kementrian terkait melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegahnya masuknya barang impor illegal ke Indonesia.

Pasalnya, banjir barang impor illegal merusak serta melemahkan industry dalam negeri.

Penegasan ini disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas yang membahas masalah-masalah, terutama yang berkaitan dengan impor ilegal, di Kantor Presiden, Jakarta,  Senin (12/10).

Turut hadir dalam Rapat Terbatas kali ini, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim dan SDM Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pertanian Amran Nasution, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengaku menerima banyak laporan asosiasi terkait impor illegal ini.

Terakhir, Presiden menerima pengaduan dari asosiasi pertekstilan.

Mereka mengeluhkan banjirnya produk-produk impor  ilegal di Indonesia.

“Kalau ini diteruskan akan mematikan produsen dalam negeri karena harga tidak bisa bersaing dengan produk-produk ilegal,” kata Presiden.

Presiden menunjuk contoh pakaian jadi, kosmetik, elektronik, sprei, produk-produk makanan, dan juga produk pangan, beras yang membanjiri pasar domestik.

Hal ini, harus betul-betul menjadi perhatian.

“Kalau ini tidak segera kita hilangkan, kita habisi, orang akan malas berinventasi, mengganggu pasar dalam negeri, dan juga akan melemahkan daya saing kita,” kata Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar ada langkah-langkah konkret kementrian terkait.

Kebijakan konkrit akan memperbaiki neraca perdagangan.

Namun dengan catatan dikerjakan dengan baik.

Presiden juga mengungkapkan modus dilakukan terkait bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipelabuhan.

Hal ini dilakukan oleh  tiga pihak yang bekerja sama.

’Yang pertama, importir. Yang kedua, tentu saja pengurusan saja yang berkaitan dengan kepabeanan. Dan yang ketiga, oknum terutama Bea dan Cukai,” ungkap Presiden Jokowi.

Menurut Presiden,  pembeli barang biasanya meminta importir dari negara asal untuk membuat ekspor dokumen yang kemudian diatur dengan nama barang seperti dalam pada barang tertentu yang bea masuknya nol.

Sementara, dalam hal pekerjaan di sini kalau impor bahan baku seharusnya terkena PPN, terkena PPh, terkena Bea Masuk.

“Ini yang membuat daya saing kita menjadi kalah. Inilah saya kira yang harus diselesaikan,” tegas Presiden.

Selanjutnya, Presiden juga menyampaikan data impor ilegal yang memasukkan barang dengan harga bervariasi tergantung barang diimpor.

Kain misalnya bisa sampai harga Rp 150 juta kurang lebih.

Sementara pakaian jadi bisa dihargai Rp 200 juta. Demikian juga elektronik dan lainnya tentu bisa lebih mahal.

“Inilah, yang harus disikapi serius terutama yang berkaitan instansi-instansi barang masuk,” tegasnya.

Presiden Jokowi juga menyampaikan solusi,  yang utama adalah adanya database bersama antara Bea dan Cukai.
“Ini diselesaikan antara Dirjen Bea Cukai dan Pajak,” ujarnya.

Presiden memerintahkan Menko Bidang Perekonomian dan Wamenkeu,

“Kalau database ini sambung, saya kira akan banyak yang bisa diselesaikan,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

PermataBank Bagikan Deviden Rp 172,58 Miliar

JAKARTA-Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), jajaran pemegang saham

Pulihkan Perdagangan Luar Negeri, Kemendag Perkuat Strategi Peningkatan Ekspor

JAKARTA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya mendorong ekspor untuk mendorong pemulihan