Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ingin Impor Pangan

LAMPUNG-Indonesia sudah terperangkap dalam sistem pangan impor berbiaya mahal. Revitalisasi pertanian yang diproklamasikan pemerintahan selama ini ternyata tidak berdampak pada upaya membangun kedaulatan pangan. Hal ini mengakibatkan pangan impor membanjiri pasar Indonesia yang pada gilirannya merugikan nasib petani lokal.

Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen agar Indonesia tak lagi mengimpor komoditas pangan. “Untuk seluruh petani, kita ingin negara kita tidak impor gula, cabai, beras, jagung. 3 sampai 4 tahun tidak impor. Saya ajak petani meningkatkan produksi. Kalau ada masalah sampaikan ke Gubernur, Mentan, kalau tidak bisa juga, ke Presiden,” tegas Jokowi saat berdialog dengan petani di sentra pertanian Trimurjo, Lampung Tengah, Selasa (25/11).

Baca :  Pengesahan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Mengancam Kedaulatan Petani

Saat berdialog dengan petani, Presiden Jokowi menanyakan permasalahan yang ada di lapangan kepada para petani. Sementara para petani mengeluhkan tentang permasalahan pupuk dan jaringan irigasi yang rusak. “Pupuk, jaringan irigasi kurang sempurna, rusak. Jalan irigasi rusak,” ujar petani.

Mendengar keluhan itu, Presiden Jokowi langsung menjawab, “Pertama, (jaringan irigasi) yang rusak bulan depan bisa untuk (mengairi) 35 ribu hektar di sini saja. Traktornya 570 (unit). Pupuk 57 ton gratis dibagikan,” katanya.

Presiden lantas meminta para petani meningkatkan produksinya. Bahkan pemerintah menargetkan bisa memproduksi 1 juta ton beras pada tahun depan.

Untuk itu, lanjut Presiden, pemerintah akan membangun dua waduk di Lampung. Salah satunya akan dibangun di Kecamatan Sukoharjo, Lampung.

Baca :  Menteri Gita Wiryawan Perparah Impor Pangan

Presiden Jokowi yang didampingi Gubernur Lampung Ridho Ficardo dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan, dalam 5 tahun mendatang, pemerintah menargetkan akan membangun minimal 30 bendungan di tanah air.

Presiden Jokowi mengharapkan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten dapat “kompak” agar dapat meningkatkan produksi padi. “Kalau kompak, kerja kompak, pemerintah pusat, kabupaten, sawah produksinya akan naik,” ujar Jokowi.

.