Presiden ke Jepang Mengemis Utang

Peneliti AEPI, Salamudin Daeng

Oleh: Salamuddin Daeng

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berangkat ke Jepang untuk megemis utang luar negeri dalam mengatasi krisis ekonomi yang segera akan menghantam Indonesia. Tindakan SBY jelas merupakan pengkhianatan yang akan menghambat upaya merebut Asahan Alumuniun (Inalum), namun menjerat leher bangsa dalam utang yang bertumpuk. Padahal utang yang besar itulah yang menjadi penyebab krisis yang dihadapi Indonesia hari ini.

Sebelumnya Pemerintah Jepang mengatakan bahwa mereka akan menambah dua kali lipat  utang kepada Indonesia menjadi US $12 miliar atau sekitar Rp. 144 trilliun sebagai Currency swap. Dikatakan bahwa ini adalah antisipasi dari kebijakan moneter AS awal tahun mendatang yang akan memukul ekonomi Indonesia (Wall Street Journal, Des 6,2013).

Baca :  Daeng: Kenaikan Harga Listrik Merampas Hajat Hidup Rakyat

Cara SBY akan semakin dalam menjerumuskan bangsa ke dalam cengkraman asing dan utang luar negeri. Kegagalan 9 tahun dalam menjalankan pemerintahan dan membangun fundamen ekonomi, malah diatasi dengan utang yang justru akan semakin menjerumuskan bangsa. SBY panik dengan situasi ekonomi yang melanda Indonesia dalam beberapa waktu terahir. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar terus merosot, penyebabnya adalah fundamental ekonomi Indonesia yakni defisit perdagangan, transkasi berjalan dan neraca pembayaran akibat impor pangan, impor migas, dan utang luar negeri.

Mengatasi semua itu SBY terus menambah hutang luar negeri baik dari Jepang, China dan siapapun yang mau memberi utang kepada Indonesia. Indonesia digadaikan kepada negara lain dengan cara yang murah dan serampangan. Seharusnya, pemerintah korup ini tidak membuat komitmen strategis dengan asing.Tingkah laku SBY menjelang berahirnya jabatan sebagai Presiden akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya dan generasi mendatang. SBY menanam Bom waktu tepat dalam jantung ekonomi Indonesia.

Baca :  Dokumen TPF Munir Raib, SBY Harus Bertanggungjawab

Jangan tunggu pemilu. Seret SBY  ke sidang istimewa MPRS berdasarkan UU 1945 atas penghianatannya pada bangsa negara dan rakyat

Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta