JAKARTA-Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk melakukan penyempuraan serta perubahan terhadap nomenklatur anggaran yang tidak sesuai dengan Nawacita danTrisakti. “Anggaran yang bisa menimbulkan persepsi yang bisa bermacam-macam dihilangkan. Yang jelas, anggaran diminta oleh Presiden untuk lebih produktif. Tidak ada lagi anggaran double atau ganda,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan seusai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Presiden Bogor, Jabar, Selasa (8/12).
.Pramono mengatakan nomenklatur yang disusun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat baik. Hal ini dapat menjadi model di K/L lainnya. Pasalnya, KKP telah berhasil mengubah paradigma di dalam kementeriannya.Dengan demikian betul-betul nomenklatur langsung pada substansinya. “Yang dahulu belanja modal, belanja barang, belanja pegawai itu dalam persentase yang hampir sama, di KKP. Sekarang telah berhasil belanja modal dan barang itu 80 persen, sedangkan belanja pegawai hanya 20 persen. Sehingga kontribusi kepada stakeholders atau kepada pemangku kepentingan menjadi lebih besar,” paparnya.
Presiden kata Pramono juga menekankan bahwa visi Indonesia kedepan itu kompetisi. Karena itu, semua hal yang bersifat berkaitan dengan subsidi, proteksi, dan perlindungan akan dikurangi secara bertahap, termasuk kepada BUMN-BUMN yang selama ini mendapatkan proteksi dari pemerintah. “Salah satunya di bidang farmasi, karena harga farmasi kita sangat mahal. Hal ini menimbulkan dampak atau pun kerugian di masyarakat karena harga obat-obat yang tinggi,” terang Pramono.
Presiden Jokowi, lanjut Seskab, telah meminta kepada seluruh K/L untuk mempersiapkan diri karena APBN ataupun pola pembangunan ke depan akan berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. APBN ke depan lebih berorientasi kepada hasil dibandingkan dengan prosedur. “Tidak lagi secara business as usual yang berulang kali disampaikan oleh Presiden, tetapi lebih kepada bagaimana apa yang menjadi target itu bisa dipenuhi,” imbuhnya.
