JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengatakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus dievaluasi meskipun data investasi tahun 2016 menunjukkan kenaikan 17,8 persen dibanding 2014. “Untuk perbaikan-perbaikan, untuk pembenahan-pembenahan, utamanya kecepatan dalam pelayanan investasi agar lebih baik lagi,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas yang membahas evaluasi PTSP, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/8) .
Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menperin Airlangga Hartarto, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Presiden menegaskan, PTSP bukan hanya semata-mata loket yang berada di satu lokasi, namun harus masih menunggu lama. “Saya minta, sekali lagi ini kepada seluruh kementerian/lembaga-lembaga penerbit perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal, ini mulai diberikan, dan Kepala BKPM mulai ditarik saja agar kecepatan ini lebih cepat lagi sehingga investor tidak perlu berkeliling di setiap kementerian,” tegas Presiden.
Presiden juga meminta agar keterpaduan antara PTSP di pusat, di daerah harus betul-betul terlihat. “Jangan sampai nanti pusat cepat, daerah masih lama. Atau pusatnya lama, daerah cepat,” tegas Presiden.
Oleh sebab itu, lanjut Presiden, semua harus dilihat dan harus ada standardisasi pelayanan investasi yang betul-betul tersinergi dan terkoordinasi antara pusat dan daerah.
Presiden juga berharap agar terus monitoring, pengawalan terhadap proses-proses investasi ini benar-benar dilakukan, diidentifikasi, dicarikan solusi sehingga tidak ada lagi kata investor kesulitan proses sebuah perizinan.
Presiden: PTSP Tetap Dievaluasi Meskipun Investasi Tumbuh 17,8%
