JAKARTA–Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan merevisi proyek pengadaan listrik 35 ribu Megawatt (MW) itu.
Meski sangat ambisius, tetapi proyek listrik berskala besar ini memang kebutuhannya seperti itu.
Penegasan Presiden Jokowi ini sekaligus meluruskan berbagai kontroversi terkait pengadaan listri 35 ribu MW.
“Oleh sebab itu, angka 35.000 MW itu kalau ada masalah-masalah di lapangan itu yang dicarikan solusi. Mencarikan solusi sehingga investasi, investor bisa melaksanakan investasinya. Itu tugasnya menteri- menteri, tugasnya Menko untuk mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar masalah yang dihadapi oleh investor,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai membuka Seminar dan Pameran Indo Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE), di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).
Sebelumnya, Menko Kemaritiman Rizal Ramli menilai proyek ini terlampau ambisius dan tidak realistis.
Menurut Presiden, jika proyek ini sudah tanda tangan Perusahaan Pengelola Aset (PPA) maka harus diikuti karena ada checklist-nya.
“Ijin pembebasan lahan seperti apa, kemudian financial closing-nya sudah beres tidak? “Yang bisa dibantu, yang bisa carikan solusi masalah, carikan. Itu tugasnya menteri disitu. Oleh sebab itu, kalau mau target yang gampang 5000 sajalah tapi kalau saya kan nggak mau,” tutur Jokowi.
Karena itu, tegas Presiden Jokowi, pemerintah tidak akan merevisi target pengadaan listrik 35 ribu MW.
“Itu memang kebutuhan. Kalau nggak mencapai itu, ya itu nanti setiap saya ke daerah complaint-nya listrik byar pet mati semua,” kata Presiden Jokowi seraya menegaskan akan terus mendorong agar pengadaan itu bisa selesai.
Preside Jokowi memberikan contoh pembebasan lahan yang di Batang saja sampai dirinya turun tangan, Pak Wapres juga turun tangan.
Ketika ditanya soal sikap Rizal Ramli yang malah menantang Wapres Jusuf Kalla? Jokowi enggan menanggapinya.
