JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta agar penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) dibeberapa kementrian sebesar Rp 103 Triliun dilakukan secara sederhana dan transparan.
Karena itu, mekanisme penyalurannya harus betul-betul tidak campur antara belanja Bansos dengan belanja barang sehingga lebih terencana dan tepat sasaran.
“Kemudian mekanisme penyaluran juga dibuat lebih sederhana, dan tentu saja mekanisme pencairan dilakukan secara transparan, akuntabilitasnya juga harus terjaga. Sehingga, perlu dibuatkan aturan jika memang diperlukan,” pinta Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang membahas masalah Bansos, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/11).
Menurut Presiden, dana Bansos ini masih dibutuhkan.
Dana Bansos yang nilainya sangat besar sekali ini bertujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadi risiko sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Yang ada di saya ini ada Rp 100,3 triliun, tapi nanti Menteri Keuangan tolong diingatkan kalau angka ini mungkin masih lebih besar,” kata Presiden.
Karena itu, Presiden Jokowi berharap, agar dana Bansos yang tersebar di beberapa Kementerian ini betul-betul tidak campur antara belanja Bansos dengan belanja barang.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu, Presiden Jokowi secara khusus meminta Menteri Keuangan menyampaikan total dana Bansos yang ada, kemudian yang masuk belanja barangnya ada berapa, kemudian yang betul-betul Bantuan Sosial itu berapa.
