PEKANBARU-Konsep ekonomi baru, Indonesia Raya Incorporated (IRI), yang digagas Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa), bisa diaplikasikan untuk membenahi pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Riau yang selama ini, pengelolaan dan pengembangan BUMD di Riau tidak berjalan dengan baik. IRI secara sistematis akan melaksanakan perekonomian berdasar pada Pasal 33 – UUD 1945.
Hal itu dikatakan Guru Besar Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Riau, Profesor Dr B Isyandi MS di Pekanbaru, Riau, Rabu (3/5) terkait dengan dipresentasikannya ekonomi IRI dalam “Economic Operation (Icon) IV dan E-Dov Festival” yang dihadiri oleh ratusan perwakilan mahasiswa Fakultas Ekonomi dari 32 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia pada Kamis (4/5) di Universitas Riau. Pertemuan ICON IV itu sendiri bertajuk “Ekonomi Berdikari”.
Sistem ekonomi IRI sudah direkomendasikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) untuk dibawa segera ke Presiden Joko Widodo karena diyakini dapat diimplementasikan serta sesuai dengan arahan pemerintah. Sistem ekonomi IRI tersebut didukung penuh oleh tim ahli ekonomi dari 14 perguruan tinggi terkenal dari seluruh Indonesia serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD).
Hadir sebagai pembicara dalam acara ICON IV tersebut adalah AM Putut Prabantoro (Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada – Semangat Satu Bangsa) dan Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri (Ketua Umum PPAD).
“Selama ini, upaya mengembangkan dan mengelola BUMD di Riau lemah, tidak berjalan dengan baik. Beberapa BUMD di Riau tidak berjalan. Contohnya, Bumi Siak (PT Bumi Siak Pusako, Red). Sekarang perusahaan itu hanya memproduksi minyak yang jumlahnya tinggal belasan ribu barel,” ujar Prof Isyandi yang juga anggota Tim Ahli Ekonomi IRI.
Oleh karena itu, lanjut Isyandi yang juga anggota Tim Ahli Ekonomi IRI, ke depan dibutuhkan manajemen pengelolaan BUMD yang baik, transparan, akuntabel di Riau. Dia menyarankan, salah satu yang bisa dipraktikkan adalah IRI, yakni sebuah konsep mengawinkan badan usaha milik negara (BUMN) dan BUMD.
Menurut Isyandi, selama ini Pemerintah Provinsi Riau terlihat belum memiliki arah kebijakan pengelolaan sumbet daya migas yang jelas dan baik. “Oleh karena itu, dalam rangka kemandirian pengelolaan sumber daya alam, konsep IRI ini patut diimplementasikan agar kita berdikari di bidang energi,” tutur Ketua Jurusan FE Universitas Riau itu.
“Melalui kegiiatan ini, mahasiswa FE Universitas Riau ingin mencoba untuk melakukan pengenalan diri di tingkat nasional. Salah satunya dengan membuat lomba karya ilmiah kemahasiswaan tingkat nasional,” katanya.
Dikatakan, sebanyak 32 perguruan tinggi diundang untuk hadir dan melakukan presentasi karya untuk diperlombakan. Karya-karya tersebut berupa proposal ekonomi di bidang industri, pertanian, dan lain-lain. “Selain lomba karya ilmiah, juga digelar seminar. Kegiatan lain adalah kesenian dan bazar. Ini kegiatan setiap tahun dan telah dibuka oleh Dekan FE Universitas Riau, Kamaliah,” tuturnya.
Ditambahkan, tadinya seminar yang bertajuk “EKONOMI BERDIKARI” itu, akan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (SekDa) Provinsi Riau. “Namun mendadak batal karena ada acara pada waktu yang bersamaan. Sekda direncannakan membawa makalah terkait arah kebijakan Pemprov Riau dalam mengembangkan BUMD sektor migas,” ujar Isyandi.
Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Ekonomi FE Universitas Riau, Rahmat Rahmadhan berharap, melalui kegiatan tersebut mahasiswa bisa ikut memikirkan konsep ekonomi berdikari.
Melalui kegiatan itu pula, mahasiswa Universitas Riau diharapkan bisa lebih berani untuk tampil ke tingkat nasional, bahkan dunia, dalam menawarkan konsep-konsep ekonomi. “Kegiatan ini juga sekaligus promosi Universitas Riau, khususnya Fakultas Ekonomi, di tingkat nasional.
