Program Prioritas Jokowi-JK, Wujudkan Kedaulatan Pangan

JAKARTA-Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus mengedepankan sepuluh program prioritas dalam kurun lima tahun ke depan untuk merespons ketatnya kompetisi di tingkat regional maupun global. Salah satu dari 10 program prioritas itu adalah mewujudkan kedaulatan pangan. “Pemerintahan baru harus berani menentukan pilihan kebijakan dan program teknis berdasarkan prioritas masalah dan keterbatasan sumber daya,” kata Direktur Instritute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati di Jakarta, Minggu (3/8).

Dia menyebutkan, ada sepuluh prioritas yang mesti dilaksanakan Capres dan Cawapres terpilih, Jokowi-JK dalam melakukan pembaruan ekonomi nasional yang terkait dengan peningkatan daya saing di tingkat internasional. “Pertama, masalah kedaulatan pangan. Negara maju sekalipun terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan pangan vital, bahkan berupaya mengekspor. Di Indonesia justru terjadi sebaliknya,” tuturnya.

Prioritas kedua jelas Enny mengatakan, kedaulatan energi, karena sejauh ini sektor ekonomi nasional kesulitan mendapatkan pasokan energi. Prioritas ketiga, persoalan kualitas dan kuantitas infrastruktur masih terbilang minim, sehingga sulit untuk meningkatkan investasi. “Keempat, pemerintah perlu untuk menguatkan sektor riil, terutama pada sektor pertanian dan industri,” ucapnya.

Sementara itu, program prioritas kelima adalah membenahi sektor perdagangan internasional yang selama ini memiliki komoditas tanpa nilai tambah, pasar yang sempit, jenis komoditas andalan hanya sedikit dan ketidaktersediaan informasi terkait pasar internasional. “Keenam adalah problem demografi dan kualitas ketenagakerjaan. Karena sampai ahun 2030, Indonesia menikmati bonus demografi, yakni usia produktif yang besar,” papar Enny.

Prioritas ketujuh, sektor keuangan harus dipastikan hadir sebagai pendukung sektor riil, mengingat selama ini sektor keuangan hanya melayani sektor keuangan itu sendiri. “Kedelapan, mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk membiayai pembangunan,” kata Enny.

Sementara itu, prioritas lainnya adalah menerapkan strategi sistematis agar APBN bisa keluar dari jeratan subsidi energi. Prioritas terakhir, jelas Enny, pemerintahan Jokowi-JK harus menghentikan paradoks pertumbuhan ekonomi yang selama ini selalu dibarengi dengan ketimpangan ekonomi