JAKARTA-Krisis figur dan tokoh pemimpin saat ini memang sangat dirasakan. Masalahnya tokoh ataupun capres yang tampil sejak awal reformasi cukup membosankan publik. “Apalagi tokoh-tokoh ini tidak memberikan nuansa yang baru buat rakyat. Sehingga tokoh dari daerah bisa jadi tawaran,” kata pengamat politik Airlangga Pribadi dalam diskusi “Mencari Pemimpin Nasional dari Daerah’ bersama anggota Komisi II DPR RI Agoes Poernomo, dan Ketua Badan Kehormatan DPD, AM Fatwa di Jakarta, Jumat (12/7)
Menurut Dosen FISIP Unair ini, dalam era otonomi daerah, kepala daerah yang mampu membangun hubungan luas bisa menjadi pemimpin mapun capres. “Pemimpin lokal ini bisa menjadi model rekrutmen kepemimpinan nasional. Wacana ini tentu sangat konstruktif ke depan,” tegasnya.
Diakui Airlangga, model rekrutmen kepemimpin seperti itu menghindarkan diri dari memilih figur yang asal-asalan. “Jangan sampai demokrasi kita dipertaruhkan oleh tokoh-tokoh yang belum selesai dengan dirinya,” ucapnya.
Sementara itu, AM Fatwa juga sepakat agar capres 2014 tak tersendera masa lalu, yang justru bisa menghabiskan masa kepemimpinanya untuk dirinya sendiri dibanding menyelesaikan masalah rakyat. “Capres yang ada saat ini banyak yang instan, karena punya uang kemudian dipoles-poles, maka mereka menjadi capres. Padahal, mereka ini belum selesai dengan masa lalu dirinya sendiri, sehingga kalau nanti menjadi presiden pasti akan tersandera dengan masalahnya sendiri, dan bukannya menyelesaikan masalah bangsa,” tandasnya
Namun demikian lanjut Fatwa, kalau pun muncul capres dari daerah, maka dia mesti teruji juga secara nasional, karena tugas, wilayah, dan tanggung jawabnya memang berbeda antara pemimpin daerah seperti gubernur, dengan pemimpin nasional itu sendiri. “Hanya saja parpol mesti memperhatikan proses rekruitmen kader pemimpin itu secara berkualitas, dan bukannya transaksional,” katanya.
Sedangkan Agus Purnomo menilai rutenya kalau dari daerah mungkin potensinya masih terbatas dari Jawa, yaitu gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Namun mereka itu tetap harus melalui partai, dan partai mesti terbuka dalam rekruitmen kader tersebut dengan misalnya melakukan konvensi terbuka sejak awal. “Trend di media online saat ini adalah Jokowi, dan KPK atau Abraham Samad. Sebab, siapapun yang menyerang kedua orang itu pasti akan diserang balik oleh masyarakat,” tambahnya.
Diakui Agoes, jika melahirkan yang populer dan tinggi elektabilitasnya itu membutuhkan biaya yang besar, karena kita menganut politik populer vote. Sebab, untuk memunculkan capres di TV misalnya, maka harus mengiklannya dimana selama satu detik harus membayar Rp 60 juta. “ TV satu-satunya media yang ratingnya tinggi untuk sebuah popularitas, maka hanya capres yang bermodal besar saja yang bisa populer. Nah, pemimpin daerah maka harus punya modal,” pungkasnya. **cea
