JAKARTA-Pembangunan infrastruktur semestinya saling terkait dengan swasembada pangan. Apalagi pembangunan bendungan dan sistem irigasi, tentu harus menyatu dengan program ketahanan pangan.
“Sehingga program-program Kementerian PUPR dalam ketahanan air untuk mendukung ketahanan pangan di Kementerian Pertanian langsung bersinergi,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo saat menandatangani Nota Kesepahaman /Memorandum of Understanding (MoU) mengenai dukungan infrastruktur dalam pengembangan pertanian di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Dikatakan Menteri Basuki, hal tersebut merupakan komitmen sinergi antara dua Kementerian yang tugasnya beriringan khususnya pada pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) agar ketahanan pangan dalam negeri dapat terjaga.
“Melalui MoU ini diharapkan program-program kerja terkait ketahanan air dan pangan dapat kita lebih rekatkan. Bersama saling mendekatkan diri untuk membuat program yg sinergis,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki berharap dengan MoU tersebut, ketahanan pangan di Indonesia lebih bisa ditingkatkan, tidak hanya dari segi program namun juga dalam dalam bidang keilmuan yang terkait.
Dikatakan Menteri Basuki, selama ini Kementerian PUPR terus berupaya mendorong pengembangan sistem irigasi di Indonesia dengan aktif menjadi anggota di International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) dan Indonesian National Committee on Irrigation and Drainage (INACID).
“Saat pertemuan 3rd World Irrigation Forum di Bali September 2019 lalu, saya usulkan agar Kementerjan Pertanian untuk ikut aktif menjadi anggota,” ungkapnya.
Menteri Basuki menambahkan untuk mempercepat tindak lanjut proses MoU, tidak perlu lagi ada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar Direktur Jenderal terkait di kedua Kementerian. “Langsung saja tidak perlu prosedural. Supaya lebih cepat, langsung bekerja,” ucapnya.
Sementara itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, Kementan dan Kementerian PUPR merupakan kedua instansi yang tak dapat dipisahkan lantaran infrastruktur SDA dan kegiatan pertanian tidak terpisahkan.
“MoU ini bagian dari konsolidasi teknokratik antara dua kementerian. Diharapkan dengan ini memberikan ruang kepada kami menata lebih baik pertanian, berakselerasi lebih kuat,” kata Menteri Syahrul.
Adapun MoU yang ditandatangani hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri Basuki dan Menteri Syahrul pada 8 November 2019 lalu, di mana keduanya sepakat untuk mensinergikan program ketahanan pangan lima tahun kedepan.
Kementerian PUPR selama periode 2015-2019 telah menyelesaikan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektar dan merehabilitasi jaringan irigasi sekitar 3 juta hektar.Pembangunan akan dilanjutkan pada 5 tahun ke depan sekitar 500 ribu hektar jaringan irigasi baru dan merehabilitasi 2,5 juta hektar.
Pemenuhan suplai air untuk pertanian juga dilakukan Kementerian PUPR dengan terus meningkatkan tampungan air seperti pembangunan bendungan, embung, dan revitalisasi danau. Keberadaan bendungan dan suplai air dari irigasi diharapkan dapat mendukung kegiatan petani untuk melakukan beberapa kali penanaman sehingga meningkatkan produksi pangan di Indonesia.(*)
