PONTIANAK-Penyelenggara negara dan Bangsa Indonesia harus membangun komunikasi kerja untuk menghapus kegaduhan politik yang belakangan terus terjadi. Komunikasi model ini sangat penting guna menghindari silang pendapat yang sia-sia di publik dan lebih mengedepankan prestasi kerja pada bidangnya. “Dalam komunikasi kerja, keteladan dan pencapaian kerja seseorang menjadi lebih penting dibanding daripada sekedar mencari kesalahan ataupun kegagalan pihak lain,” ujar Konsultan Komunikasi Politik, AM Putut Prabantoro, dalam “Workshop BimTek Tata Kelola Media Center Kemenkominfo Tahun 2015”, Pontianak, Kamis (21/5). Workshop yang berlangsung tiga hari ini dihadiri oleh 56 pengelola media center daerah dari seluruh Indonesia.
Dijelaskan, kegaduhan politik pada saat ini sudah sampai pada taraf membosankan sebagai berita. Komunikasi yang digunakan dalam kegaduhan politik sebagian besar komunikasi konflik, perseteruan dan pertarungan. Komunikasi konflik ini menggunakan bahasa verbal yang bernuansakan perserteruan. Dampak yang sangat dirasakan adalah, generasi baru yang dilahirkan pada tahun-tahun datanganya Reformasi akan menjadikan para penyelenggara negara, elit politik ataupun tokoh nasional yang berkonflik sebagai role model dalam hidup mereka. “Ini sangat membahayakan. Kalau kita lihat tayangan televisi ataupun berita, semuanya bernuansakan negatif. Berita di Indonesia isinya hanya umpatan, caci maki, tidak ada kedamaian, selalu mengundang musuh dan memperlihatkan kekuasaan. Komunikasi verbal yang digunakan lepas dari konteks pembangunan bangsa dan penyiapan generasi baru ke depan yang seharusnya ada. Bisa dibayangkan dalam waktu 10 tahun, generasi baru itu akan mulai memimpin negara dengan pola seperti yang mereka lihat selama ini,” ujarnya.
Putut yang juga Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) mengatakan bangsa Indonesia dan penyelenggara negara, harus menyudahi komunikasi konflik ini dan mengedepankan komunikasi kerja yang mengedepankan nilai yang bekerja dengan baik, harus mendapat porsi pemberitaan lebih daripada orang yang berseteru atau berkonflik. Komunikasi kerja ini juga akan menghapus segala bentuk diskriminasi yang mengatakan karir seseorang tergantung pada nepotisme, partai, koneksi, agama, suku ataupun ras. Dengan demikian, pemerintah Pusat dan Daerah harus segera mengubah pola-pola komunikasinya. “Hanya dengan seperti itu, Bangsa Indonesia akan keluar dari keterpurukannya. Komunikasi kerja akan menonjolkan hasil kerja dengan sekaligus menumbuhkan budaya malu, yang tidak bekerja dengan baik mendapat sorotan dari masyarakat. Jangan sampai orang yang bekerja dengan diam dan memenuhi pencapaian hasil kalah penilaiannya dibandingkan dengan orang yang kerjanya hanya banyak bicara,” jelasnya.
Sementara itu, Hypolitus Layanan, Kepala Sub Direktorat Media Online Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, menjelaskan bahwa hingga tahun 2015 di Indonesia sudah dibangun 191 Media Center yang berada di propinsi dan kabupaten kota. Media Center tersebut dikelola oleh Kemenkominfo dengan tugas utama adalah menjembatani arus informasi dari pemerintah pusat ke daerah, dan dari pemerintah daerah ke pusat. “Media center tersebut menjalankan fungsinya sebagai Government Public Relations (GPR – Humas Pemerintahan) agar penyebaran informasi dapat terjadi berlangsung dari dua arah. Untuk mendukung fungsi sebagai GPR, media center harus bersinergi dengan media lokal, humas pemda, dan juga berbagai elemen yang ada di masyarakat. Sebagai hasilnya, Media Center telah digunakan sebagai sumber berita oleh media nasional, media nasional dan media komunitas,” ujar Hypolitus, yang mantan anggota DPRD Kota Ambon.
Dalam menjalankan tugas kehumasannya, Media Center juga dilengkapi dengan Mobil Pusat Informasi Komunitas (MPIK) yang melakukan siaran keliling ke berbagai pelosok daerah. Untuk mendukung tugasnya, MPIK ini dilengkapi dengan berbagai peralatan termasuk layar, generator yang siap melayani daerah-daerah terpencil. “Media Center yang berhasil melakukan tugas GPR adalah Propinsi Riau. Idealnya, Media Center di berbagai daerah dapat meniru keberhasilan Media Center Riau. Ke depannya, sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan Joko Widodo, Kemenkoinfo sebagai contoh akan membangun pusat infromasi telekomunikasi dan informasi di daerah perbatasan. Pada prinsipnya Media Center menjalankan tugasnya dalam fungsi sebagai Public Service Obligation (PSO) – kewajiban untuk melayani masyarakat,” ujar Hypo yang mantan wartawan dari Kelompok Kompas Gramedia.
