JAKARTA-Pidato Presiden Joko Widodo dalam nota keuangan RAPBN 2016 kemungkinan tidak akan menyinggung besarnya utang luar negeri. Apalagi situasi dan kondisi ekonomi sedang tidak mendukung. “Utang ke Tiongkok saja mencapai Rp 650 triliun dengan asumsi dollar AS Rp 12.500,- dan utang tersebut untuk pembangunan infrastruktur,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Syaifullah Tamliha dalam diskusi di DPD RI di Jakarta, Rabu (12/8/2015).
Namun sayangnya, kata anggota Fraksi PPP, utang itu tidak memiliki dampak signifikan terhadap rakyat. “Terbukti tak ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, Jokowi yang selalu mendorong kerja-kerja ternyata kerja untuk reshuffle kabinet,” ungkap legislator dari dapil Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) posisi utang luar negeri Indonesia April 2015, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 299,84 miliar atau setara dengan Rp 4.003 triliun.
Yang jelas Syaifullah memprediksi pasti akan ada yang interupsi dalam sidang paripurna tersebut, namun bukan soal pidato Presiden Jokowi, tapi soal banyaknya ketidakhadiran anggota MPR RI. Apalagi sidangnya pada hari Jumat (14/8) pukul 08.00 Wib. “Jokowi itu tidak suka berpidato, seharusnya sidang itu menjelang shalat Jumat biar cepat. Sebab Jokowi itu beda dengan SBY yang berpidato lama dan perlu latihan-latihan,” tambahnya.
Karena itu dia berharap Jokowi bisa mengangkat isu-isu yang sensitif; seperti Papua, Palestina, kekeringan dan lain-lain.Tapi Tamliha tidak yakin akan membicarakan utang luar negeri. Termasuk pencabutan subsidi BBM senilai Rp 200 triliun kemana dan untuk apa saja?,” imbuhnya. **
