Serangan terhadap prajurit Polri di wilayah Jabodetabek akhir-akhir ini benar-benar bisa meruntuhkan moral seluruh prajurit Polri dan keluarganya.
Sebab, kejadiannya beruntun, dan belum ada yang tahu kapan serangan ini akan berakhir.
Pekan pertama Agustus 2013 lalu, Aiptu Dwiatno ditembak di kawasan Ciputat, dan menjelang akhir Juli lalu, Aipda Patah Saktiyono ditembak di Cirendeu.
Sebelumnya, rumah anggota Satuan Narkoba Polda Metro Jaya Di Cipondoh, Tangerang, juga menjadi sasaran penembakan.
Selain rangkaian penembakan di kawasan Jabodetabek, jajaran Polri di daerah mendapat ancaman serangan bom.
Pada 13 Mei 2013, pos polisi di Jl Mitra Batik Kota Tasikmalaya dilempar bom Molotov.
Tersangka kasus ini tewas ditembak setelah sebelumnya menusuk anggota satuan lalu lintas Polres Tasikmalaya Kota, Aiptu Widartono.
Pada awal Juni, Mapolres Poso di Sulawesi Tengah, diserang pelaku bom bunuh diri. Dan, pada Sabtu (20/7) dini hari, giliran kantor Mapolsek Rajapolah, Tasikmalaya, diteror ledakan bom panci.
Kalau polisi berpakaian dinas saja sudah berkali-kali bisa menjadi sasaran pembunuhan di ruang publik, bagaimana jadinya dengan nasib warga sipil?
Bagaimana pula dengan keamanan dan keselamatan jiwa unsur penegak hukum lain yang tidak dipersenjatai, seperti korps hakim dan jaksa?
Kalau Polri terlihat biasa-biasa saja menyikapi pembunuhan berantai yang menimpa para prajuritnya di lapangan, apakah Polri juga akan minimalis menyikapi pembunuhan berantai yang dialami warga sipil? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang mengemuka di tengah masyarakat, setelah mencermati sikap dan langkah institusi Polri atas rangkaian serangan mematikan yang dialami prajurit Polri.
Senpi Sipil
Kalau sekarang hanya terjadi di Jakarta, adakah jaminan bahwa model serangan serupa tidak akan terjadi di daerah lain? Tidakkah pernah terpikirkan bahwa apa yang menimpa prajurit Polri di Jabodetabek belakangan ini akan menginspirasi pihak-pihak tertentu untuk melakukan aksi serupa di tempat lain.
Oleh karena itulah, penajaman operasi antiteror dan melucuti pemilikan senjata api (Senpi) ilegal oleh sipil menjadi alternatif yang harus ditempuh untuk menghentikan rangkaian pembunuhan berencana terhadap aparatur negara, khususnya prajurit Polri. Dua langkah ini sangat diperlukan untuk memulihkan rasa aman.
