Oleh: Ferdinand Hutahaean
Pasca lengsernya Archandra Tahar dari kursi Menteri ESDM setelah diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia akibat skandal status kewarganegaraan, kini menyisakan sebuah situasi yang memunculkan para pemburu tahta kepermukaan. Kursi panas Menteri ESDM mulai diperebutkan banyak orang.
Banyak nama yang muncul atau sengaja dimunculkan dengan harapan akan dilirik oleh Presiden. Nama-nama itu tidak muncul begitu saja ke permukaan. Ada yang muncul karena dimunculkan oleh yang bersangkutan atau minta tolong dimunculkan pihak lain atau melakukan gerilya ke partai politik untuk dapat dukungan menjadi pengganti Tahar.
Mereka yang muncul itu sangat diragukan misinya karena cenderung terlihat sedang berburu jabatan. Ada yang tidak sadar diri punya masalah, ada juga yang tidak punya kapasitas tapi merasa mampu. Inilah pelajaran berharga yang harus dipetik oleh Presiden, agar tidak memakan umpan yang dilempar oleh para pemburu tahta.
Presiden sebaiknya tidak usah mendengar usulan nama dari siapapun karena itu pasti akan memunculkan kontroversi kedepan. Presiden cukup mencari sendiri dengan meneliti secara khusus nama-nama yang layak kemudian konsultasikan dengan jajaran Intelijen yang menguasai data secara real.
Presiden jangan lagi terjebak kata-kata manis dari para pembisiknya. Presiden juga jangan silau melihat lulusan asing atau bahkan orang asing atau orang Indonesia yang kemudian murtad kebangsaan menjadi bangsa asing. Kali ini presiden harus mandiri dengan hak prerogratifnya.
Kementerian ESDM adalah kementerian yang sangat vital yang tidak boleh diserahkan kepada sosok asing atau sosok yang nasionalismenya telah tergadai atau terjual.
Menteri ESDM mengelola Sumber Daya Mineral yang menguasai hajat hidup orang banyak. Disana ada minyak, gas, listrik dan air yang merupakan hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara. Maka itu sangat tidak elok dan tidak etis apabila yang mengendalikan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh orang asing atau sosok yang tidak nasionalis.
Konstitusi mengatur bahwa cabang usaha yang menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara bukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak boleh sewenang-wenang mengelola sektor ini atas nama negara. Ini harus dipahami dan harus menjadi titik dasar pertimbangan memilih Menteri ESDM.
Sosok ideal yang layak menjadi Menteri ESDM adalah orang yang punya kemampuan generalis. Tidak perlu orang yang punya kemampuan spesifik seperti Tahar itu. Karena menteri ESDM tidak hanya mengelola satu sektor yang spesifik.
Menteri ESDM baru harus mampu mengerti dan memahami tentang Migas, Listrik dan Minerba. Tidak perlu seorang pakar bidang tertentu karena yang lain justru akan ketinggalan. Terlebih minyak bumi bukan lagi primadona kedepan karena cadangan minyak kita semakin terkuras dan mendekati habis. Maka itu dibutuhkan sosok yang paham tentang pengembangan energi baru terbarukan bukan yang punya kemampuan off shore seperti Tahar.
Visi kedepan harus jelas bagaimana menyediakan energi kedepan disela data dan fakta bahwa energi fosil seperti minyak bumi dan gas akan habis tidak lama lagi. Akankah kita menjadi bangsa yang didikte asing karena harus impor sumber energi kedepan? Tentu kita tidak ada yang mau jika negara harus bergantung kepada bangsa asing terutama sektor energi. Karena bila itu terjadi, maka artinya kita dijajah dengan sangat mudah dan bisa didikte secara ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.
Posisi Menteri ESDM adalah posisi sangat vital untuk menopang kedaulatan bangsa dan pertahanan keamanan. Ini harus menjadi pertimbangan dasar untuk memilih menteri ESDM dan bukan hanya orang yang katanya pintar. Pintar dalam spesifikasi tertentu belum tentu mampu memimpin lembaga sebesar Kementerian ESDM. Menteri harus punya kemampuan loby dan punya visi kuat serta nasionalisme tinggi.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) di Jakarta
